Di Balik Tataniaga Timah

Florence Aling
·
Di balik tataniaga Timah.
Direktur Utama PT Timah Tbk (TINS) Ahmad Dani Virsal mengatakan bahwa Indonesia kini merupakan produsen timah terbesar kedua di dunia. Dia mengakui, bila tata kelola timah nasional diperbaiki, baik di hulu hingga pemasaran, maka posisi Indonesia di pasar timah dunia juga akan disegani.
***
Tersebutlah ada pengusaha bernama Udin. Dia punya proposal bisnis yang kreatif dan solutif. Proposalnya punya nilai sosial yang memberikan peluang rakyat yang tidak punya IUP namun punya lahan untuk menggali tambang Timah. Dalam hal ini rakyat kerjasama dengan pemodal tentunya. Produksi biji ore timah itu disuplai ke PT. Timah dengan harga per kg 50% dari harga LME. PT. Timah juga tidak perlu bangun smelter. Cukup outsourcing kepada swasta. Pembayaran diatur cash flow setelah Timah terima pembayar dari ekspor. Pihak swasta sebagai mitra oursourcing bersedia keluar CAPEX dan OPEX lebih dulu.
Dengan demikian, PT. Timah bisa meningkatkan produksi tanpa dibebani biaya tetap untuk peralatan tambang, smelting dan upah buruh. Timah yang diterima menjadi biaya variable. Kalau harga timah di LME jatuh, ya mereka beli dengan harga jatuh. Resiko volatile market bisa dihindari. Sementara rakyat tanpa IUP mendapatkan peluang income dari produksi tambang Timah dari lahan yang mereka miliki. Ini bisa meningkatkan secara langsung kesejahteraan rakyat di lokasi penambangan.
Udin tahu bahwa proposal ini melanggar hukum. Karena yang berhak memberikan hak konsesi pada lahan IUP itu hanyalah negara, bukan BUMN. Udin tidak kehilangan akal. Dia yakikan pemerintah. Bagi meneg BUMN, proposal Udin itu smart. Karena bisa meningkatkan produksi PT Timah tanpa keluar Capex dan Opex didepan. Trade off nya berupa jual beli sesuai dengan harga LME.
Menteri ESDM juga happy dengan proposal Udin. Karena lifting Timah meningkat. Sehingga pemanfaatan SDA Timah bisa optimal bagi negara. Menteri keuangan juga happy, karena meningkatkan pajak. Pemda juga happy karena rakyat sejahtera dan menjadi sumber PAD. Nah karena semua happy, Udin tawarkan solusi dengan skema penambangan kuridor atas dasar kerjasama dengan pemilik IUP, yaitu PT. Timah. Klop.
Tapi dibalik proposal kreatif Udin yang dilengkapi dengan solusi smart itu, tersembunyi agenda yang dipahami oleh pihak pejabat pemerintah. Apa itu ? ongkos outsourcing di mark up dari actual cost USD 0,7 jadi USD 4 per kg. Dari uang mark up, disalurkan sebagai dana CSR. Udin tunjuk orangnya mengkoordinir pendapatan CSR itu. Uang ini mengalir kepada para pihak yang melancarkan agenda Udin. Jadi engga pakai uang sendiri. Kalau ada lebih yang dia kantongi.
Nah darimana Udin dapat cuan? Ya dari 100% Timah yang masuk ke smelter, hanya 30% yang disetor ke PT. Timah dengan harga 60% dari LME. Sisanya dia ekspor sendiri ke China, Jepang dan lain lain. Duitnya parkir di luar negeri. Kalau rata rata setahun total ekspor timah katakanlah 50.000 ton. Maka kalau harga per ton USD 25,000. Maka 70% dari 50.000 ton, Udin dapat cuan USD 750 juta atau kalau dikurs kan rupiah jadi Rp. 11 triliun. Net proceed adalah 50% dari Rp. 11 triliun.
Nah untuk melancarkan agendanya itu, Udin dapat dukungan dari Aparat Polisi dan Pemda untuk mengawai kesepakatan dia dengan PT. Timah. Kalau ada yang ngeyel atau tidak loyal kepada skema Udin, pasti produksi timahnya disita. Nah gitu aja. Tanpa kerja keras, Udin duduk santai di Jakarta. Setiap bulan dapat setoran dari anggota konsorsium yang menjalankan agendanya. Dia lead semua dan dia santai sendiri..
Dampak dari proposal Udin itu menimbulkan moral hazard, sehingga tata niaga yang diatur Udin ideal menjadi kacau, memaksa kontraktor meningkatkan produksi tanpa peduli dengan linkungan. Andaikan PT. Timah tolak proposal Udin , tentu PT. Timah sudah kaya raya, Mungkin akan jadi BUMN terkaya di Indonesia. Tapi kini malah merugi..dengan mengakibatkan kerugian financial dan lingkungan mencapai Rp. 271 triliun.
***
Kalau belajar dari kebangkrutan negara seperti Myanmar, Venezuela, columbia, Kongo, argentina, Brazil, dan lain lain. Negara itu tadinya pertumbuhan ekonomi tinggi. Tetapi itu hanya statistik yang membagi total pendapatan segelintir orang dengan seluruh rakyat. Makanya fundamental nya rapuh. Dipoles dengan subsidi dan bansos. Sekali kenan ayun, ya tumbang. Para koruptor dan korporat udah amankan hartanya di luar negeri. Kasus tersingkap, Udin sudah di luar negeri..Yang jadi korban para kurcaci.
-0-
Dari diskusi di FB

Utang Negara Sudut Pandang Bisnis

Hari ini saya sehabis lunch meeting dengan relasi, bertemu dengan dua teman. Mereka ajak saya ngopi sore di cafe di Menteng. “ Ini jel, Amir ngotot bilang hutang negara era Jokowi melesat tinggi. Jokowi engga becus kelola hutang negara.” Kata Faisal. Saya  berteman dengan mereka sejak tahun 90an. Kini, Faisal dimasa pensiunnya sebagai pejabat dia mengelola yayasan. Amir, di masa pensiun sibuk sebagai aktifis keagamaan.

“ Menurut kamu apa ? tanya saya kepada Faisal..

“ Investor itu kan patokannya rating. Kalau rating surat utang bagus, itu artinya semua baik baik saja.  Contoh, Standard and Poor’s (S&P) mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada investment grade BBB. Selain itu, Rating and Investment Information, Inc. (R&I) peringkat Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB+/outlook stabil (Investment Grade) pada 22 April 2021. Lah Amir aja engga pernah beli SBN, bilang jokowi engga becus. Oon dia “ kata Faisal

“ Eh lue lihat engga data.” tanya Amir sewot. “ Data Menkeu, utang pemerintah mencapai Rp6.527,29 triliun atau 41,18 persen terhadap PDB. Sedikit lagi mencapai 60%. Itu bakal  nabrak  pagu hutang yang ditetapkan UU. Kalau melihat trend defisit APBN,  untuk mencapai 60% hanya sebentar lagi. Kamu jangan terlena dengan rating dari lembaga rating. Itu surat utang di wallstreet yang gagal bayar,  rating surat utangnya AAA semua.  Lembaga rating cuman ngomong. Ya mana saya tahu kalau datangnya engga benar, kata mereka. Kalau itu terjadi, Jokowi akan jatuh karena konstitusi. “ Lanjut Amir

“ Kalau engga jatuh? tanya Faisal.

“ Itu sama saja mewariskan ruang fiskal sempit kepada presiden berikutnya. Siapapun presiden engga akan mampu ngatasinya. Bankrut dah kita semua” Kata Amir.

Faisal terdiam.

“ Pendapat kamu gimana Jel” Tanya Faisal keliatan bingung.

“ Saya bukan akademisi seperti kalian. Saya hanya pengusaha. Cara berpikir saya sederhana. Problem hutang itu kan ada dua. Pertama kekuatan produksi barang dan  jasa atau PDB terhadap  hutang.  Saat sekarang rasionya  41% terhadap PDB. Itu aman. Coba bila dikomparasikan dengan negara ASEAN-5, rasio utang terhadap PDB Indonesia jauh lebih rendah, yakni hanya 41,18% di April 2021. bandingkan dengan dengan Singapura di 154%, Malaysia 64,62%, Filipina 60,4% dan Thailand 47,28%.

Kedua, kekuatan membayar. Ukurannya bukan PDB,  tetapi rasio penerimaan negara terhadap utang. Memang mengkawatirkan. Seharusnya team kabinet Jokowi serius mengatasi ini.  Negara lain memang tinggi rasio utang terhadap PDB, tetapi kemampuan membayarnya juga tinggi. Artinya likuiditas bagus. Sama dengan perusahaan. Walau hutang 10 kali dari modal, tetapi likuid ya engga ada masalah.” Kata saya.

“ Ya, ‘Kata Amir. “ Sekarang rasionya sudah tembus 369 persen. Artinya,  asumsi kita tidak ada pembangunan, PNS dan Tentara /POLRi engga digaji. Pemda engga dapat duit lagi dari pusat.  Sementara pemerintah terus tarik pajak. Butuh 3,6 tahun baru bisa lunas utang. Itupun asumsi tidak bayar bunga lagi” Lanjut Amir

“ Ya. Itu kan asumsi kalau kreditur mendadak nagih serentak. Ya jebol lah. Tetapi kan kita bayar utang ngangsur.  “ Kata Faisal.

“ Tetapi masalahnya trend peningkatan pembayaran bunga dan cicilan jauh lebih tinggi daripada trend pertumbuhan produksi barang dan jasa. “ Kata Amir. Menurut saya benar dia.

“ Solusinya gimana Jel.” Tanya Faisal 

“ Cetak uang lah” Kata Amir satire.

“ Ya engga mungkin cetak uang. Kalau itu dilakukan terjun bebas rupiah. Engga ada lagi orang mau ngutangi. Dan sumber daya keuangan APBN hilang. Bangkrut  bareng kita seperti Venezuela “ Kata saya.

“ Ya Udah,  solusi kamu gimana Jel” Tanya Faisal lagi.

“ Persoalan kita ini kan kurangnya pendapatan dan gede nya belanja. Jadi solusinya sederhana saja. Pertama, perkecil defisit. Artinya kurangi belanja dan ekspansi. Jadi kurangi dululah intervensi APBN terhadap proyek infrastruktur, termasuk kalau bisa rencana bangun proyek marcusuar seperti Ibu kota Baru, tunda dulu. Focus kepada B2B aja. Kedua, tingkatkan pos penerimaan negara.” Kata saya.

“ Gimana mau naikin. Buktinya rasio pajak kita hanya 8,3 %. “ Kata Amir.

“ Ya jangan begitu ngitungnya. Pakai dong financial engineering. “ Kata saya.

“ Caranya ? Faisal antusias.

“ Kan pemerintah sudah revaluasi asset BUMN dan kekayaan negara. Nah itu kan jadi sumber penerimaan. Caranya transfer hasil revaluasi itu kepada rekening  pemerintah. Sekarang totalnya aset negara Rp. 11.000 Triliun. Nah kan rasio kemampuan membayar kita jadi 60% dari total hutang. Hutang Rp. 6000 T, sementara penerimaan Rp 11.000 T. Aman abesss!. 

Kemudian, valuasi saham BUMN alihkan kepada pemerintah. Nah itu Rp. 7000 Triliun. Nothing dah hutang. Kemudian seluruh PAD setiap daerah masukan sebagai komponen pajak negara. Itu bakal nambah neraca income pemerintah. Keren kan”  kata saya tersenyum.

“ Tetapi kan UU engga boleh asset negara di transfer ke pemerintah.” Kata Faisal.

“ Kan ada INA. Itu kan amanah UU” Kata saya.

“ Tetapi kan itu asset, bukan uang” Kata Amir.

“ Duh,  dalam dunia keuangan, uang itu tidak harus berupa cash. Aset yang disekuritisasi bisa dijadikan uang. Artinya atas dasar underlying aset itu menkeu masih bisa dan mudah terbitkan SBN untuk bayar cicilan hutang dan bunga. Dan itu dibenarkan dalam UU” 

“ Jadi masalah negara ini tidak ada “ kata Amir bengong.

” Makanya drun, lue banyakin piknik. ”  Faisal tertawa. Saya tersenyum. 

Maunya santai minum kopi malah jadi ribut. Mending nikmati malam ini sambil dengerin musik dan cuci mata.

” Entahlah bagaimana masa depan negeri ini” Kata Amir.

” Tidak ada yang pasti dimasa depan kecuali kematian. Dan semua orang pasti mati.” Kata saya. Faisal makin kencang ketawanya. Amir tersenyum kecut.

Erizeli Bandaro at 7:49 AM

Blok Mahakam Nunggu SBY

Sumber: http://chirpstory.com/li/167495

01. 30 Oktober 2013 Menteri BUMN @iskan_dahlan menyatakan Pertamina siap
mengambil alih Blok Mahakam 100%

02. Ini kan agar sesuai dengan keinginan masyarakat agar Pertamina bisa
menjadi kebanggaan bangsa #RebutMahakam

03. Sikap Dahlan jelas berbeda dengan sikap Menteri ESDM Jero Wacik yang
sebelumnya tampak jelas memihak Total dan Inpex

04. Memperhatikan sikap kedua menteri yang bertolak belakang di atas,
sudah waktunya Presiden SBY angkat bicara!

05. SBY harus mendengar suara rakyat yang sejak lebih dari 1 tahun
terakhir, telah menyatakan mendukung Pertamina mengelola Blok Mahakam

06. SBY harus mencamkan bahwa apa yang dituntut rakyat adalah keinginan
yang sesuai konstitusi dan demi kepentingan ketahanan energi nasional

07. Jika @SBYudhoyono bergeming,membiarkan Jero Wacik mengulur waktu dan
lebih memihak asing, maka Presiden memang merestui tindakan Jero

08. Patut diduga bahwa Presiden SBY memang lebih memihak prusahaan asing
dibanding perusahaan bangsa sendiri #@MarwanBatubara

09. Sebaliknya, bisa saja terjadi bahwa Presiden memang belum terlibat
banyak memperhatikan masalah Mahakam ini

10. Namun, jika hal kedua yang terjadi, berarti Presiden tidak peka dan
tidak peduli dengan masalah strategis dan penting bangsa

11. Jangan-jangan Presiden sibuk mengurus partainya atau menanggapi
kasus-kasus Sengmen dan Bunda Putri? #RebutMahakam

12. Terlepas dari dugaan di atas, kami yakin bahwa Presiden mengikuti
“pertarungan" yang sedang dihadapi rakyat melawan kekuatan Asing

13. Yang menjadi soal, dalam pertarungan #RebutMahakam , rakyat justru
merasa tidak didukung oleh Presidennya sendiri.

14. Kita perlu megingatkan pda 2006, rakyat yang didukung oleh
tokoh-tokoh bangsa & para pakar, pernah bertarung menghadapi asing+antek2nya

15. Pada saat itu, Presiden SBY justru memihak asing,
ExxonMobil,&mengalahkan perusahaan BUMN milik rakyat, sambil memecat
Dirut Pertamina!

16. Sikap diam SBY selama ini dalam kasus Mahakam dikhawatirkan akan
mengorbankan perusahaan bangsa sendiri.

17. Kita khawatir bahwa secara tiba-tiba SBY justru memutuskan, “melalui
” Jero Wacik, bahwa Blok Mahakam justru diperpanjang kepada asing

18. Sebelum keputusan yg merugikan dan mencederai rasa kebangsaan rakyat
diambil,mari kita mengingatkan pemerintah dan Presiden @SBYudhoyono

19. Ketidakmampuan teknis, SDM, keuangan & manajemen yang dituduhkan
oleh pejabat2 busuk pro asing kepada Pertamina merupakan kampanye hitam

20. Rakyat tidak akan percaya dengan kampanye dan pembodohan yang mereka
lakukan

21. Para komprador tersebut justru harus dipecat&diadili karena telah
mengkhianati konstitusi&kehendak rakyat serta merusak kehormatan negara

22. Pertamina mengambil alih ONWJ (Blok Offshore North West Java) dari
BP saat produksinya sudah turun

23. Namun Pertamina justru mengangkat tiga platform-nya. Ini pertama di
dunia.apa yang kurang (kemampuan mengelola lapangan migas)?

24. Rakyat, manajemen BUMN dan Menteri BUMN menginginkan agar Blok
Mahakam dikembalikan kepada Ibu Pertiwi

25. Rakyat menginginkan haknya dikembalikan: “MAHAKAM = MemAng HAk KAMi”

26. Rakyat pun menginginkan agar pemimpin tertinggi di negeri ini,
Presiden SBY, tidak lagi bersembunyi di balik Menteri ESDM Jero Wacik.

27. Presiden SBY diminta untuk segera membuat pernyataan sikap bahwa
kontrak Blok Mahakam tidak akan diperpanjang dan sejak 2017

28. Mari #Rebut Mahakam. Kita tunggu sikap Preisden SBY yang
konstitusional, bermartabat dan pro rakyat