Petisi Blok Mahakam utk Rakya 25feb13


—–Original Message—–
From: Marwan Batubara marwanbatubara@yahoo.co.id>
Sender: alumni_ftui@yahoogroups.com
Date: Mon, 25 Feb 2013 15:49:41
To: alumni_ftui@yahoogroups.com>; PersIndonesia@yahoogroups.com>; fusi-04@yahoogroups.com>; Wartawan-Indonesia@yahoogroups.com>; Agus Pambagiopambagio@yahoo.com>; Agus Rendi Wijayaagusrendiwijaya@yahoo.com>; Revrisond Baswirbung_soni@yahoo.com>; Dani Setiawandanisetia@gmail.com>;kaukus_lingkungan_jakarta@yahoogroups.com>; Sekretariat AEPIsecretariat@aepi.or.id>; Hendri Saparinihendrisaparini@yahoo.com>; Sefti – Republikaseftiok@gmail.com>; Sabrun Jamilmasdodi@yahoo.com>; Happy Amanda – Investorrienaprilia@yahoo.com>; Bisnis Indonesiaredaksi@bisnis.co.id>; Nurjoni Investor Dailynurjoni@investor.c.id>
Reply-To: alumni_ftui@yahoogroups.com
Subject: [alumni_ftui] Surat Terbuka untuk Menteri ESDM [1 Attachment]

Berikut surat tuntutan dari Petitor “Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat”
yang disampaikan kepada KEDSM siang tadi.
* **Jakarta. 25 Februari 2013*
* *
*Surat Terbuka kepada Menteri ESDM:*
*Blok Mahakam untuk Rakyat *
Kami megikuti dengan seksama sikap Kemeterian ESDM sejak Oktober 2012
hingga saat ini yang cenderung memilih untuk memperpanjang kontrak Blok
Mahakam kepada Total dan Inpex dibanding mengutamakan BUMN. Untuk itu
KESDM dan SKK Migas tidak segan-segan melakukan kebohongan publik dan
memanipulasi informasi. Menteri Jero Wacik menyatakan Pertamina tidak
mau dan tidak mampu mengelola Blok Mahakam. Profesor Rudi Rubiandini
menyatakan pada 2017 cadangan Blok Mahakam tersisa kurang dari 2 TCF.
Gde Pradnyana menyatakan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membuat
kekisruhan untuk membesarkan Pertamina guna menguasai Blok Mahakam.
Malah Gde dengan sengaja menyebarkan isu bahwa Pertamina ingin menguasai
100% saham Blok Mahakam

Padahal Pertamina telah menyatakan *keinginan dan kemampuan *untuk
mengelola Blok Mahakam berulang-ulang sejak Juni 2008. Pertamina pun
telah menyatakan tidak berkeinginan mengelola 100% blok tersebut,
kecuali akan mengundang partisipasi kontraktor lain, termasuk Total dan
Inpex, melalui cara dan prosedur yang berlaku umum sehingga akan
menguntungkan negara.

Kami nyatakan bahwa kami tidak berminat membuat kekisruhan, kecuali
hanya untuk menegakkan martabat bangsa, menjamin terlaksananya amanat
konstitusi dan terpeliharanya hak rakyat, terutama dari para pemburu
rente dan oknum koruptor. Aksi damai ini kami kami lakukan untuk
menuntut agar para pejabat negara di sektor migas tidak memanipulasi
informasi, menyalahgunakan kekuasaan dan memihak kepentingan asing.

Sehubungan dengan hal di atas kami menuntut Pemerintahan SBY, terutama
Kementerian ESDM, untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
1. Segera menetapkan bahwa kontrak pengelolaan Blok Mahakam dengan Total
dan Inpex yang berakhir pada 31 Maret 2017 *tidak akan diperpanjang*;

2. Segera menetapkan *hak pengelolaan (/operatorship/)* Blok Mahakam
diserahkan kepada Pertamina sejak 1 April 2017.

3. Memberi hak partisipasi saham (/Participating Interest/, PI)
pengelolaan Blok Mahakam kepada daerah terkait, minimal sebesar 10%.
Impementasi PI harus dikordinasikan dan dijamin oleh Pemerintah bersama
Pertamina, tanpa partisipasi atau kerjasama dengan swasta yang
berpotensi merugikan Daerah;

4. Mendukung Pertamina untuk mengundang partisipasi (/farm-out/)
kontraktor lain, termasuk Total dan Inpex, guna memiliki saham Blok
Mahakam melalui proses tender. Dengan adanya akuisisi saham oleh
kontraktor lain (/farm-in/), maka terbuka kesempatan bagi Pertamina
maupun Pemerintah untuk memperoleh dana segar sebelum eksploitasi
berlangsung;

5. Sebagai alternatif butir 4 di atas, pemerintah meminta kepada Total
dan Inpex untuk memberikan saham blok Mahakam dalam jumlah tertentu (X%)
kepada Pertamina sejak April 2013 hingga April 2017, dengan kompensasi
pemilikan saham (blok Mahakam) dalam jumlah yang sebanding (Y%) oleh
Total dan Inpex, sejak 2017 hingga 2037. Besarnya X% dan Y% dikaji dan
dinegosiasikan secara transparan oleh Tim Pemerintah dan Pertamina
kepada Total dan Inpex;

6. Membebaskan keputusan kontrak Blok Mahakam dari tindak korupsi,
perburuan rente dan upaya meraih dukungan politik dan logistik, guna
kepentingan Pemilu/Pilpres 2014;

7. Mengikis habis oknum pejabat pemerintah yang menjadi kaki-tangan
asing dengan berbagai cara, antara lain yang dengan sengaja atau tidak
sengaja atau secara langsung atau tidak langsung telah memanipulasi
informasi, melakukan kebohongan publik, melecehkan kemampuan SDM bangsa
sendiri dan perusahaan negara, serta merendahkan martabat bangsa;

8. Meminta KPK untuk terlibat aktif mengawasi proses penyelesaian status
kontrak blok Mahakam secara menyeluruh, termasuk kontrak-kontrak sumber
daya alam lainnya.

Sejak 1 April 2017, seluruh aset dan cadangan Blok Mahakam 100% menjadi
milik negara. Oleh sebab itu, setiap partisipasi pemilikan saham oleh
kontraktor asing, termasuk oleh Total dan Inpex, harus diporses melalui
langkah akuisisi cadangan migas yang berlaku umum, sebagaimana Pertamina
mengakuisisi 46% saham BP di ONWJ pada 2009, atau rencana akusisi saham
ConocoPhillips di Blok 405A, Menze Lejmat North, Ourhoud dan EMK,
Algeria, pertengahan 2013. Untuk saham ConocoPhillips yang mempunyai
cadangan sekitar 100 juta barel, Pertamina akan membayar US$ 1,75
miliar. Berarti biaya akuisisi adalah US 17,5/barel.

Menurut EvaluateEnergy (www.*evaluateenergy*.com) dan Ernst & Young
(www.*ey*.com http://www.ey.com/>) biaya akuisisi cadangan terbukti
migas pada 2011-2012 berkisar antara _US_$ 10/barel-oil-equivalent (boe)
barel hingga US$ 18/boe. Jika diasumsikan biaya akuisisi hanya US$
10/boe dan harga pasar minyak US$ 80/barel, maka biaya akuisisi cadangan
minyak adalah 0,125 kali harga pasar minyak. Oleh sebab itu, jika
diasumsikan harga pasar gas *hanya US$ 10/MMBtu*, maka biaya akuisisi
cadangan adalah 0,125 x US$ 10/MMBtu. Dengan demikian, biaya akuisisi
untuk 8 TCF cadangan Blok Mahakam adalah US$ (0,125 x 8 x 10^12 x 1000
Btu x $10/10^6 Btu) = US$ 10 miliar. Jika cadangan Mahakam hanya sekitar
2 TCF seperti yang dinyatakan oleh Prof. Rudi, maka biaya akuisisi 100%
saham adalah 2/8 x US$ 10 miliar = US$ 2,5 miliar.

Biaya akuisisi 100% saham Blok Mahakam untuk cadangan 2 TCF hingga 8 TCF
adalah berkisar antara U$ 2,5 miliar hingga US$ 10 miliar. Oleh sebab
itu, jika Total dan Inpex mengakuisisi 30% saham Blok Mahakam sejak
2017, maka biaya yang harus dibayar kepada negara/Pertamina berkisar
antara 30% (US$ 2,5 miliar – US$ 10 miliar) = US$ 0,75 miliar hingga US$
3 miliar. Berdasarkan perhitungan ini, maka pemerintah atau Pertamina
berpotensi memperoleh pendapatan *puluhan* *triliun Rp* dari penjualan
saham Blok Mahakam kepada kontraktor yang ingin bekerjsama dengan
Pertamina, sebelum kontrak diperpanjang!

Sehubungan dengan perhitungan di atas, kami menuntut pemerintah membuka
dengan transparan proses akuisisi dan besarnya biaya akuisisi saham Blok
Mahakam oleh Total dan Inpex sesudah 2017. Dalam hal ini, Total dan
Inpex tidak cukup hanya membayar /signatory bonus/!! Selain itu, kami
juga menuntut agar pemerintah membuka dengan transparan, berapa
sebenarnya cadangan yang tersisa, karena hal ini pun terkait erat dengan
besarnya biaya akuisisi yang harus dibayar Total dan Inpex. Jika benar
cadangan pada 2017 kurang dari 2 TCF, mengapa Prancis dan Total begitu
/ngotot/ dan bernafsu ingin mendapat perpanjangan? Tentu karena cadangan
tersisa jauh lebih besar dari 2 TCF seperti dikampanyekan Prof Rudi!

Sejauh ini Pemerintah tidak pernah mengungkap tentang biaya akuisisi
cadangan Mahakam. Jika Total dan Inpex hanya membayar /signatory bonus/
dan pemerintah tetap menyembunyikan proses dan biaya perpanjangan
kontrak Blok Mahakam, maka *dapat diasumsikan akan terjadi korupsi* yang
merugikan negara *puluhan triliun Rp*. Oleh karena itu, kami menuntut
agar DPR dan KPK pun ikut terlibat aktif mengawasi dan menjamin agar
proses perpanjangan kontrak Blok Mahakam sesuai dengan peraturan yang
berlaku dan bebas dari korupsi.

Setiap upaya yang dilakukan untuk membatasi dan menghilangkan hak
Pertamina untuk menjadi operator di Blok Mahakam, sambil menyebarkan
informasi yang sesat dan menyesatkan dapat dianggap sebagai penghianatan
terhadap konstitusi, merendahkan martabat dan kemampuan bangsa,
melecehkan hak rakyat dan mengabaikan tuntutan reformasi berupa
pemerintahan yang bebas KKN.

Kami menuntut agar seluruh pejabat negara di lingkungan ESDM yang telah
melakukan manipulasi informasi dan kebohongan publik untuk segera
mengundurkan dari jabatan. Kami meminta aparat penegak hukum, *terutama
KPK*, untuk memeriksa, menyidik dan memeroses para pelaku sesuai
peraturan yang berlaku. Akhirnya, kami meminta Pemerintah dan DPR untuk
segera memutuskan masalah kontrak Blok Mahakam ini dalam waktu singkat
sesuai konstitusi, kepentingan strategis nasional, mengikuti prinsip
/good governance/ dan bebas KKN. Blok Mahakam harus dikelola oleh BUMN
bagi kesejahteraan RAKYAT.
*IRESS bersama Petitor Petisi Blok Mahakam*
* *
* Marwan Batubara – Hatta Taliwang*

Iklan

Leave a Reply (boleh kasi komentar)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s