Misteri Tambang Newmont


Dominasi Nasional Tambang Newmont?

Marwan Batubara, Indonesian Resources Studies, IRESS

  

Status kepemilikan 2,2% saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) oleh PT Indonesia Masbaga Investama (IMI) masih menyimpan misteri yang harus diklarifikasi. Kisruh saham IMI ini muncul setelah perdebatan pemerintah dengan DPR terkait pembelian 7% saham NNT oleh Menteri Keuangnan dapat dianggap selesai. Menurut Presdir NNT Martiono, tidak ada yang salah dalam pembelian saham itu oleh IMI (Investor Daily/ID, 24/8/2011). Kita harus menolak tegas pernyataan Martiono. Karenanya, kasus saham IMI ini perlu diusut dan diselesaikan secara bermartabat.

Berdasrkan kontrak karya (KK) tahun 1986, 80% saham NNT dikuasai asing, Newmont dan Sumitomo (Newmont Venture Limited, NVL) dan 20% sisanya dikuasai swasta nasional, Pukuafu Indah (PI). Sesuai KK, NVL diwajibkan mendivestasikan 31% sahamnya masing-masing 3%, 7%, 7%, 7% dan 7% pada tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010. Dari 31% saham yang didivestasi, sebanyak 24% saham NNT telah dimiliki oleh konsorsium Multi Daerah Bersaing (MDB), dan 7% sisanya dibeli oleh pemerintah pusat/NKRI melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). MDB adalah konorsium milik Multcapital (75%) dan Daerah Maju Bersaing, DMB (25%). Sedang DMB sendiri adalah BUMD yang didirikan Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa dan Sumbawa Barat). Dengan tuntasnya proses divestasi, komposisi pemegang saham NNT menjadi 49% NVL, 24% MDB, 20% PI dan 7% NKRI.

Pada saat proses negosiasi divestasi 7% saham tahun 2010 antara Pusat dengan NNT sedang berlansung, pada tanggal 25 Juni 2010 terjadi pengalihan 2,2% dari 20% saham milik PI kepada IMI seharga US$ 71,34 juta. Pengalihan saham itu ditandatangani masing-masing oleh Presdir PI, Rudolf Johannes Merukh, Dirut IMI Suria Atmadja, serta Presdir NNT, Martiono Hadinoto (ID, 1/7/2011). Ternyata PI mengatakan tidak pernah berhadapan dengan siapa pun atau menandatangani dokumen akta penjualan apa pun terkait 2,2% saham tersebut. PI bahkan mengatakan NVL dan IMI telah memalsukan dokumen.

Di sisi lain, Newmont Holding, induk perusahaan Newmont Indonesia di Amerika, yang merupakan pemegang 28,44% saham NNT, dalam laporan rutin tahun 2010 kepada Securities Exchange Commision menyatakan bahwa Newmont telah mendapatkan kembali hak suara sebesar 2,2% di NNT (Antara 17/6/11). Karena laporan Newmont kepada SEC ini, Kepala BKPM Gita Wiryawan dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Thamrin Sihite menyatakan bahwa kembalinya hak suara kepada pihak asing berlawanan dengan KK. Faktanya memang hal ini melanggar Pasal 24 ayat 5 KK dan karena itu menurut hemat kami, NVL harus terkena sanksi default, pembatalan kontrak.

 

Bantahan NVL & IMI

Tampaknya PI dan IMI adalah perusahaan yang mempunyai hubungan khusus dengan NVL. Dalam dokumen 10-Q dan 10-K laporan Newmont ke SEC, tercantum bahwa NNT telah memberikan pinjaman kepada PI dan IMI. Sebagai kompensasinya, Newmont memperoleh voting rights. Cuplikan laporan tersebut antara lain “The agreements also provide Newmont with certain voting rights and obligations related to the noncontrolling partners combined 20 persen share of PTNNT and commitments from PTPI and PTIMI to support the application of Newmont standards to the operation of the Batu Hijau mine.” PI dan IMI masing-masing memperoleh pinjaman pada Desember 2009 dan 25 Juni 2010.

Vive President NVL, Blake Rhodes, dan dan Presiden NNT, Martiono Hadinoto, (ID, 10/8/2011) membantah tuduhan jika NVL memiliki dan mengontrol 2,2% saham IMI di NNT. Dikatakan bahwa IMI-lah yang memiliki saham 2,2% tersebut, dan karenanya mempunyai hak untuk menggunakan suara. IMI juga membantah. Suria menyatakan bahwa tujuan pembelian saham antara lain adalah “untuk memastikan peningkatan penerimaan negara dan menjamin agar NNT menjalankan tanggung jawab sosial,”

 

Skenario Busuk

Apakah kita percaya begitu saja dengan penjelasan NVL atau IMI di atas? Gabungan 2,2% saham NVL atas nama IMI dengan 49% saham NVL menjadikan NVL menguasai 51,2%. Karena itu NVL lebih dominan dibanding seluruh saham pihak nasional (48,8%). Artinya, meskipun proses divestasi telah terlaksana, pihak asing masih tetap menjadi pengendali NNT. Karena motivasinya untuk tetap dominan, maka penjelasan NVL atau IMI sebagai patner asing di atas harus ditolak. Kami sangat yakin pemilikan 2,2% saham oleh IMI merupakan bagian dari siasat dan skenario busuk NVL untuk tetap menguasai NNT.

Blake, Martiono dan Suria dapat saja mengatakan 2,2% saham dan voting rights NNT dikuasai oleh IMI. Namun faktanya Newmont sebagai induk NVL telah membuat laporan kepada SEC yang menyatakan bahwa NVL telah mendapatkan kembali hak suara sebesar 2,2% di NNT. Apalagi SEC merupakan lembaga bertaraf internasional yang sangat  kredibel untuk bisa begitu saja dilapori dengan kebohongan dan informasi palsu. Selain itu, kita tidak yakin kalau Newmont Amerika akan berani membuat laporan palsu kepada SEC.

Misteri saham IMI ini dapat pula dilihat pada sikap PI yang mensomasi NVL (NIL dan NTMC) dalam pelaksanaan divestasi 24% dan 7% saham NNT. PI menggugat karena NVL tidak memberikan kesempatan kepada PI untuk mengajukan penawaran. Padahal PI menyatakan siap untuk membeli seluruh (31%) saham NNT. Jika pada prinsipnya, PI ingin menambah jumlah saham, maka logiskah jika pada saat yang bersamaan PI menjual 2,2% sahamnya kepada IMI? Seperti dijelaskan di atas, PI pernah membantah menjual saham kepada IMI dan menyatakan telah terjadi pemalsuan dokumen.

Kita tidak tahu apakah NVL, PI dan IMI melakukan kebohongan, sekedar bersandiwara atau bersungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan masing-masing. Namun satu hal yang kami yakini, bahwa NVL atau Newmont telah berperan sangat dominan sehingga dapat mempengaruhi atau mengendalikan PI dan IMI. Oleh sebab itu, kita wajar meragukan independensi keduanya. Kita pun khawatir bahwa IMI hanya berfungsi sebagai boneka asing.

 

Ketegasan Pemerintah?

Misteri 2,2% saham IMI harus segera dituntaskan karena sangat menentukan peran nasional untuk dapat mengendalikan tambang NNT. Kementerian ESDM dan Kepala BKPK telah menyatakan akan meneliti dan memeriksa kembali perpindahan 2,2% saham tersebut. Kalangan DPR juga menengarai adanya upaya pecah belah oleh asing dan meminta due diligent dilakukan. Namun hingga kini belum tampak ada hasilnya. Di sisi lain, NVL kukuh dengan sikapnya seperti diutarakan oleh Martiono di atas. Asing pasti akan terus berupaya mengamankan kepentingan, meskipun harus melakukan kebohongan atau pemaksaan sikap.

Oleh sebab itu pemerintah RI harus bersikap tegas. NVL telah melanggar kontrak. Rhode Blake dari NVL mengatakan, bila KK atau ketentuan hukum lainnya di Indonesia melarang penyandang dana memegang hak suara (voting right), maka NVL siap memperbaikinya. Apakah kita percaya begitu saja bahwa NVL tidak paham isi KK? Terbukti bahwa KK telah dilanggar dan kita dilecehkan. Tapi mengapa belum ada tindakan konkrit dari pemerintah? Pemerintah takut pada (perusahaan) Amerika?

Akhirnya, demi hukum dan martabat bangsa, pemerintah harus menterminasi kontrak NVL. Minimal pemerintah membatalkan transaksi 2,2% saham milik IMI. Selanjutnya demi kepentingan strategis negara, pemerintah dihimbau konsisten dengan sikapnya saat membeli 7% saham NNT, yakni untuk meningkatkan pendapatan negara dan menjadikan NNT sebagai laboratorium pajak. Yang juga sangat penting segera membentuk konsorsium nasional, gabungan saham 7% NKRI, 20% PI dan 24% MDB, agar dapat mengendalikan NNT.[]

Leave a Reply (boleh kasi komentar)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s