Petisi Blok Mahakam 101012


 

issue 14 Okt 2012

Lanjutan petisi blok Mahakam

Bapak2 & Rekan sekalian,

Kita penandatang Petisidi Blok Mahakam telah dicap oleh Jero Wacik (lihat links di bawah ini) sebagai nasionalis emosional, anti pemerintah dan kaum kanan!

Hal ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus meminta klarifikasi dan jawaban segera.

Di bawah ini tanggapan atas statement Jero Wacik, fyi.

Wass,
marwan batubara

>>>>>>

Siaran Pers IRESS

                                      Jakarta, 12 Oktober 2012

 

Terbukti Blok Mahakam akan Kembali Diserahkan kepada Total!

Tanggapan atas Pernyataan Menteri ESDM Jero Wacik

 

Situs berita Rakyat Merdeka Online (RMOL) pada hari ini (12/10/2012) memberitakan pernyataan Menteri ESDM Jero Wacik yang ditujukan langsung kepada kami, Marwan Batubara dan juga seluruh pendukung “Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat”. Pernyataan tersebut dapat dibaca pada links sbb:

 

Secara ringkas Jero menyatakan: 1) Pertamina tidak mampu mengelola Blok Mahakam, silakan Marwan tanya langsung kepada Pertamina; 2) Marwan Batubara dan seluruh Penandatangan Petisi Blok Mahakam tidak mengerti masalah; 3) Keuangan Pertamina terbatas, jika dialokasikan seluruhnya untuk blok Mahakam, Pertamina bisa bangkrut dan ratusan proyek Pertamina yang lain akan terbengkalai; 4) Penandatangan petisi sebagai orang-orang kanan yang tidak suka kepada pemerintah; 5) Secara tidak langsung menuduh penandatangan petisi sebagai “nasionalis emosional” dan mengaku dirinya (Jero) sebagai nasionalis rasional; 6) Memastikan pemerintah telah berhitung secara rasional untuk kembali menyerahkan Blok Mahakam Total, Perancis dan Inpex,  Jepang.

Sebelum menanggapi 6 butir pernyataan Jero di atas, perkenankan kami, Marwan Batubara, IRESS dan seluruh pendukung petisi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Menteri ESDM mengungkapkan sikap Pemerintah tentang Blok Mahakam secara terbuka, dan kepada RMOL yang berkenan menyosialisasikan hal tersebut. Dengan pernyataan tersebut para penandatangan petisi dan seluruh rakyat Indonesia telah memperoleh konfirmasi tentang satu hal penting: bahwa Pemerintah akan kembali memperpanjang kontrak Blok Mahakam kepada Total dan Inpex, serta menetapkan Total sebagai operator. Sebelumnya, Wamen ESDM Profesor Rudi Rubiandini, termasuk Kepala BP Migas, masih mencoba untuk bersandiwara dan menyembunyikan sikap pemerintah terebut.

Tanggapan IRESS atas pernyataan Jero Wacik:

1) Kemampuan Pertamina

Pertamina telah berulang-ulang menyatakan mampu mengelola blok Mahakam seperti dinyatakan oleh Dirut PHE Salis Aprilian, Direktur Ibrahim Husein maupun Dirut Karen Agustiawan. Memang pernyataan tersebut disampaikan pada saat Jero masih menjadi Menteri Pariwisata, sehingga mungkin saja Jero tidak paham tentang hal ini. Namun, jika Jero cermat, sebenarnya sesudah menjadi Menteri ESDM pun, Dirut Pertamina Karen Agustiawan kembali menyatakan sikap tersebut pada 27 Juli 2012 bahwa Pertamina mampu mengelola blok Mahakam!

Dengan begitu, yang lebih pantas bertanya kepada Pertamina adalah Jero, bukan Marwan Batubara. Namun, kami juga memahami bahwa bisa saja nantinya Karen menyatakan tidak mampu mengelola, karena Karen harus tunduk kepada perintah Jero atau petinggi negeri lainnya, kecuali jika Karen siap diganti dari posisi Dirut saat ini.

2) Marwan Batubara tidak mengerti masalah

Pertamina menyatakan mampu menjadi operator Mahakam dengan menunjukkan bukti keberhasilan mengelola Blok ONWJ dan WMO. Operasi di Blok ONWJ justru lebih sulit dibanding operasi di Blok Mahakam. Dengan begitu, kami sangat yakin bahwa Pertamina  mampu menjadi operator Mahakam. Seandainya pun Pertamina menyatakan tidak mampu, kami dan seluruh petitor pasti tetap akan meminta agar Pertamina ditunjuk sebagai operator, karena hal tersebut konstiusional, jauh lebih bermartabat, menjamin ketahanan energi dan mendukung kemandirian bangsa. Jero mestinya paham bahwa teknologi bisa dibeli, tenaga ahli bisa disewa dan dana bisa dipinjam, sepanjang Pertamina dikelola oleh manajemen profesional yang bebas intervensi dan dijamin oleh pemerintah untuk memiliki aset cadangan blok Mahakam yang bisa dimonetisasi.

3) Keuangan Pertamina Terbatas

Jero mestinya paham bahwa keterbatasan keuangan di tangan, cash on hand, bukan masalah, sepanjang Pertamina memiliki underlying asset yang bisa menjamin kucuran kredit  perbankan/lembaga keuangan. Apalagi jika hal ini didukung oleh jaminan pemerintah. Karena itu keuangan Pertamina yang terbatas bukan masalah, sepanjang pemerintah mendukung pemilikan cadangan nasional oleh Pertamina. Jero perlu memahami dari 4 miliar barel cadangan minyak nasional, Pertamina maksimal hanya memiliki sekitar 500 juta barel. Bandingkan dengan Petronas Malaysia (berpenduduk 20 juta) aset cadangannya sebesar 8 miliar barel (!!), Aramco Saudi Arabia (22 juta)  265 miliar barel dan PVDSA Venezuela (6 juta) 296 miliar barel. Semua pemerintah negara-negara tersebut mendukung BUMN negara sendiri untuk menguasai cadangan minyak nasional. Mengapa Jero menjadi kerdil dan tega  merendahkan kemampuan bangsa sendiri? Padahal Pertamina merupakan salah satu perusahaan minyak tertua di dunia, dan yang juga telah membuktikan kemampuan mengoperasikan kilang-kilang LNG kelas dunia di Arun dan Badak.

4) Penandatang Petisi sebagai Orang Kanan

Pada waktu kami mengadvokasi penjualan Indosat (2002) oleh Pemerintahan Megawati kepada Temasek, mayoritas media Singapore menyebut kami sebagai “ultra nasionalists” Namun saat itu SBY-JK juga “memanfaatkan” kami dan isu Indosat ini saat kampanye Pilpres 2004. Partai-nya (SBY) dan Jero juga mengambil manfaat dari sikap kami mengadvokasi dominasi negara atas sumber daya ekonomi (SDE, dan juga SDA) melalui BUMN seperti Indosat.  Sekarang, kami masih tetap konsisten mengadvokasi dominasi BUMN atas SDA milik negara, seperti Blok Mahakam oleh Pertamina. Lalu oleh Jero kami dianggap orang kanan yang tidak suka kepada pemerintah. Jero telah menjadi pragmatis dan oprortunis? Dalam hal ini kita perlu mengingatkan bahwa Pemerintah bisa saja menakut-nakuti dan melabel rakyat sesuka hati secara negatif jika berani melakukan advokasi dan kritik. Apakah Jero dan Pemerintahan SBY ingin menghidupkan kembali cara-cara orba yang sering menggunakan label subversif kepada rakyat sendiri?

 

 

5)  Secara tidak langsung menuduh penandatangan petisi sebagai “nasionalis emosional”

Kami meminta Jero untuk hati-hati menilai dan menuduh penandatangan petisi. Kami mempunyai segenap argumentasi dan dasar perhitungan untuk mendukung sikap kami. Minimal sikap ini dijamin dan diamanatkan oleh konstitusi. Jero mestinya paham bagaimana A.S mengobarkan perang di Timteng dalam rangka mengamankan pasokan migas. China melalui CNOC, Petro-China dan Cinopec telah merambah secara global untuk menguasai sumber-sumber migas dunia. Lantas, mengapa pula Jero malah menyerahkan aset berharga Mahakam kepada asing?  Dalam hal ini, tentu ada hal-hal yang perlu diklarifikasi oleh Jero, sekaligus ditelisik oleh DPR dan KPK. Justru dengan 6 butir pernyataan Jero di atas, kami menilai Jero telah menjadi seorang “a-nasionalist” dan penghianat konstitusi!

6)  Pemerintah telah berhitung secara rasional untuk kembali menyerahkan Blok Mahakam Total, Perancis dan Inpex,  Jepang.

Perintah konstitusi, kemandirian dan harga diri bangsa, serta kepentingan strategis nasional adalah dasar utama yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan strategis blok Mahakam. Pertimbangan seperti ini telah menjadi sikap hampir seluruh negara di dunia. Oleh sebab itu, yang harus dilakukan oleh Jero bukanlah bertanya kepada Pertamina dan menggunakan berbagai siasat licik, tetapi justru memerintahkan Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam. Kami ingatkan agar Jero jangan sampai menggunakan kekuasaan dan dana untuk memanipulasi informasi dan membohongi publik dalam rangka berburu rente dan memperoleh dukungan politik dan logistik pemilu 2014.

Penutup

Kami mengangap sejumlah pejabat Pemerintah telah menyampaikan pendapat yang tidak memihak kepentingan nasional, mempertahankan dominasi asing, membingungkan sekaligus mencurigakan dalam kasus Blok Mahakam ini. Untuk itu kami meminta agar DPR segera menggunakan wewenang yang dimilki guna mengawasi dan mengamankan kepentingan rakyat. Selain itu, KPK pun diminta untuk terlibat aktif mengawasi jalannya proses penetapan keputusan perpanjangan kontrak Blok Mahakam.

Untuk mengklarifikasi dan menyampaikan tuntutan “Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat”,  kami dan para penandatangan petisi meminta kesediaan Menteri ESDM Jero Wacik segera menerima kami di kantor Kementerian ESDM. Selain itu kami dan sejumlah tokoh yang mewakili petitor juga meminta Jero bersama tim pemerintah untuk segera melakukan debat terbuka terkait Blok Mahakam ini.

 

Indonesian Resources Studies, IRESS

Direktur Eksekutif,


Marwan Batubara.

 

 

-0-

Petisi: Blok Mahakam untuk Rakyat

Blok Mahakam merupakan salah
satu ladang gas terbesar di Indonesia dengan rata-rata produksi sekitar
2.200 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Cadangan blok ini sekitar 27
triliun cubic feet (tcf). Sejak 1970 hingga 2011, sekitar 50% (13,5 tcf)
cadangan telah dieksploitasi, dengan pendapatan kotor sekitar US$ 100
miliar. Cadangan yang tersisa saat ini sekitar 12,5 tcf, dengan harga
gas yang terus naik, blok Mahakam berpotensi pendapatan kotor US$ 187
miliar (12,5 x 1012 x 1000 Btu x $15/106 Btu) atau sekitar Rp 1700
triliun!
Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Mahakam ditandatangani oleh
pemerintah dengan Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation (Jepang)
pada 31 Maret 1967, beberapa minggu setelah Soeharto dilantik menjadi
Presiden RI ke-2. Kontrak berlaku selama 30 tahun hingga 31 Maret 1997.
Namun beberapa bulan sebelum Soeharto lengser, kontrak Mahakam telah
diperpanjang selama 20 tahun, sehingga kontrak akan berakhir pada 31
Maret 2017.
Karena besarnya cadangan tersisa, pihak asing telah
kembali mengajukan perpanjangan kontrak. Disamping permintaan oleh
manajemen Total, PM Prancis Francois Fillon pun telah meminta
perpanjangan kontrak Mahakam saat berkunjung ke Jakarta Juli 2011.
Disamping itu Menteri Perda¬ga¬ngan Luar Negeri Pran¬cis Ni¬cole Bricq
kembali meminta perpanjangan kontrak saat kunjungan Jero Wacik di Paris,
23 Juli 2012. Hal yang sama disampaikan oleh CEO Inpex Toshiaki
Kitamura saat bertemu Wakil Presiden Boediono dan Presiden SBY pada 14
September 2012
Padahal sesuai UU Migas No.22/2001, jika kontrak
migas berakhir, pengelolaan seharusnya diserahkan kepada BUMN. Apalagi
hal ini sesuai amanat konstitusi dan kepentingan strategis nasional.
Pertamina pun telah menyatakan keinginan dan kesanggupan mengelola blok
Mahakam berkali-kali sejak 2008 hingga sekarang. Namun, Kepala BP Migas
R.Priyono (7/2012) dan Wamen ESDM Profesor Rudi Rubiandini (13/9/2012)
tampaknya memilih untuk mendukung Total tetap menjadi operator Blok
Mahakam. Hal ini dapat dianggap bentuk penghianatan terhadap amanat
Pasal 33 UUD 1945 karena cenderung memperkokoh penjajahan asing terhadap
bumi pertiwi Indonesia

Tuntutan
Agar kemandirian dan
ketahanan energi nasional dapat dicapai, dan sesuai dengan amanat UUD
1945 yang harus tetap dipertahankan, IRESS bersama-sama Rakyat Indonesia
menuntut agar Pemerintah:

1. Memutuskan status kontrak blok
Mahakam melalui penerbitan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri
secara terbuka paling lambat 31 Desember 2012;
2. Menunjuk dan mendukung penuh Pertamina sebagai operator blok Mahakam sejak April 2017;
3. Menolak berbagai upaya dan tekanan pihak asing, termasuk tawaran
kerjasama ekonomi, beasiswa dan komitmen investasi migas guna memperoleh
perpanjangan kontrak;
4. Manjamin pemilikan 10% saham blok Mahakam
oleh BUMD (Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara) yang
pelaksanaannya dikordinasikan dan dijamin oleh Pusat bersama Pertamina,
tanpa partisipasi atau kerjasama dengan swasta;
5. Meminta kepada
Total dan Inpex untuk memberikan sekitar 20% saham blok Mahakam kepada
Pertamina sejak Januari 2013 hingga 2017, dengan kompensasi (bagi Total
dan Inpex) pemilikan sekitar 20% saham blok Mahakam sejak 2017 hingga
2037;
6. Membebaskan keputusan kontrak Blok Mahakam dari perburuan
rente dan upaya meraih dukungan politik dan logistik, guna memenangkan
Pemilu/Pilpres 2014;
7. Mengikis habis pejabat-pejabat pemerintah
yang telah menjadi kaki-tangan asing dengan berbagai cara antara lain
yang dengan sengaja atau tidak sengaja atau secara langsung atau tidak
langsung telah memanipulasi informasi, melakukan kebohongan publik,
melecehkan kemampuan SDM dan perusahaan negara dan merendahkan martabat
bangsa;
8. Mendorong KPK untuk terlibat aktif mengawasi proses
penyelesaian status kontrak blok Mahakam secara menyeluruh, termasuk
kontrak-kontrak sumber daya alam lainnya.
Setiap upaya yang
dilakukan untuk membatasi dan menghilangkan hak Pertamina merupakan
penghianatan terhadap konstitusi, melecehkan hak rakyat dan mengabaikan
tuntutan reformasi berupa pemerintahan yang bebas KKN. Segenap komponen
bangsa dan seluruh rakyat Indonesia diminta untuk mendukung dan
bergabung dalam gerakan ini guna tercapainya seluruh tuntutan dalam
petisi.

Jakarta 10 Oktober 2012

Indonesian Resources Studies (marwanbatubara@yahoo.co.id),

IRESS bersama Seluruh Penandatangan Petisi:

-0-

Subject Fwd: Petisi Blok Mahakam
Sender Marwan Batubara
Recipient Raldi A Koestoer
Date Tue 12:15
Ass w wMohon perkenan Prof Radi untuk ikut bergabung dalam perjuangan Petisi Mahakam berikut.Wass
marwan

Kepada Yth.:     Presiden Republik Indonesia

                  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

 

Petisi: Blok Mahakam untuk Rakyat

-0-

Indonesian Resources Studies, IRESS bersama

Seluruh Penandatangan Petisi:

Chandra Tirta Wijaya, Marwan Batubara, Prof. Sri-Edi Swasono, Prof.Dr.Romli Atmasasmita SH LLM, Kwik Kian Gie, Dr Kurtubi, Hatta Taliwang, Suripto, Dr. Hendri Saparini, Prof. Dr Mochtar Pabottingi, Prof. Dr Mukhtasor, Dr Pri Agung Rakhmanto, Agus Pambagio, Dr Revrisond Baswir, Dr Fadil Hasan, Dr Adiaksa Dault, Dr Erwin Ramedan, Effendi Khoiri, Lily Wahid, Nurmawati Bantilan, Adhie Massardi, Dr Irman Putra Sidin, Dr M. Said Didu, Hariman Siregar, Ir.Faisal Yusra SH MM, Mashadi, Akhmad Khaqim, Dr Syaiful Bahri, Prof Dr.M.Asdar, Prof. Dr.Akhmad Erani Yustika, Dr Iman Sugema, Dr. Mardani Ali Sera MEng, Siti Maimunah, Salamuddin Daeng, Dani Setiawan, Riza Damanik, Fabby Tumewa, Ir MJ Muliahati, Wilman Ramdhani, Edy Mulyadi, Abdullah Shodik, Anjar Dimara Sakti, Sugeng Wiyono, Akhmad Muzakir, Rasidin Ginting, Abdul Barri, Ibnu Tadji, Sugeng Wiyono, Ir Idris Hadi Sikumbang, Ir Edward MT, Dr Jose Rizal,  dll.

(Daftar di atas diharapkan akan terus bertambah, menanti konfirmasi partisipasi anda semua….)

-0-

Alhamdulillaaalh...
Terima kasih prof.
Semoga Allah meridhoi dan mendukung usaha kita.

Wass
marwan
On 09/10/2012 12:30, Raldi Artono Koestoer wrote:

Dear pak Marwan, Saya mendukung petisi blok Mahakam untuk rakyat Indonesia… Salam Merah Putih Pasti Bisa.- Raldi Artono Koestoer On Tue, 09 Oct 2012 12:15:54 +0700, Marwan Batubara wrote:

Ass w w Mohon perkenan Prof Radi untuk ikut bergabung dalam perjuangan Petisi Mahakam berikut. Wass marwan KEPADA YTH.: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

One response

Leave a Reply (boleh kasi komentar)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s