Hancurnya Industri Maritim Kita

-0- Salinan dari detiknews-0-
Selasa, 15 Maret 2011

Penyebab Hancurnya Industri Maritim Indonesia
Agus Pambagio – detikNews

Jakarta – Indonesia sebagai salah satu negara maritim besar seharusnya mempunyai infrastruktur ke maritiman yang kuat, seperti, pelabuhan yang lengkap terkait dengan keperuntukannya, sumber daya manusia yang berkelas, berbagai jenis kapal yang berkelas di berbagai sektor termasuk armada TNI Angkatan Laut, armada kapal dagang/kontainer, armada kapal angkut migas dan batubara, armada kapal penangkap ikan, armada kapal penumpang yang modern, aman dan nyaman serta regulator sektor kemaritiman yang kuat dan disegani dunia internasional.

Namun apa mau dikata, tampaknya pernyataan diatas masih sebatas mimpi, belum kenyataan. Melihat perkembangan industri maritim di Indonesia saat ini, saya sedih dan gemas. Bagaimana tidak? Sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai hari ini industri martim kita dikelola secara kaki lima. Akibatnya tidak ada satupun Negaradi dunia ini yang segan dan menghormati Indonesia sebagai salah satu Negara maritimyang kuat.

Mereka hanya menempatkan Indonesia sebagai Negara tempat memasarkan produk kemaritiman mereka dan mengambil sumber daya yang ada. Mau bukti? Mari kita bahas satu persatu yang menurut saya ini merupakan faktor utama hancurnya industri maritim nasional. Sementara pemerintah tak mampu membereskannya, seperti biasa tidakada ketegasan!

Faktor Hambatan di Industri Maritim Nasional

Pertama, mari kita lihat sistem finansial untuk sektor maritim di Indonesia. Kebijakan sektor perbankan atau lembaga keuangan di Indonesia, yang sebagian besar keuntungannya diperoleh dari penempatan dana mereka di Sertifikat Bank Indonesia (SBI), untuk pembiayaan industri maritim sangat tidak mendukung. Mengapa?

Pertama, bunga pinjaman sangat tinggi. Berkisar antara 11% – 12% per tahun dengan 100% kolateral (senilai pinjaman). Bandingkan dengan sistem perbankan Singapura yang hanya mengenakan bunga 2% + LIBOR 2% (total sekitar 4%) per tahun. Dengan equity hanya 25% sudah bisa mendapatkan pinjaman tanpa kolateral terpisah karena kapal itu sendiri bisa menjadi jaminannya. Jadi tidak heran kalau pengusaha kapal nasional kesulitan mencari pembiayaan untuk membeli kapal, baik baru maupun bekas melalui sistem perbankan Indonesia.

Kedua,sesuai dengan Kepmenkeu No 370/KMK.03/2003 tetang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, pasal 1, ayat 1 huruf e, jelas bahwa sektor perkapalan mendapat pembebasan pajak. Namun semua pembebasan pajak itu kembali harus dibayar jika melanggar pasal 16. Artinya kebijakan tersebut banci. Apa isi pasal 16?

Sesuai dengan pasal 16: Pajak Pertambahan Nilai yang terutang pada impor atau pada saat perolehan Barang Kena Pajak Tertentu disetor kas negara apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor dan atau perolehan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau di pindahtangankan

kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya?. Artinya, jika pengusaha kapal akan menjual kapalnya sebelum 5 tahun sejak pembelian harus membayar pajak kepada negara sebesar 22,5% dari harga penjualan (PPn 10%, PPh impor 7,5% dan bea masuk 5%).

Di Indonesia jarang ada kontrak penggunaan kapal lebih dari 5 tahun, paling banyak 2 tahun. Jadi jika tidak ada kontrak, supaya pengusaha kapal tidak menanggung rugi berkepanjangan mereka harus menjual kapalnya. Untuk itu pengusaha harus membayar pajak terhutang kepada Negara sesuai Pasal 16 tersebut. Benar-benar industri maritim negara ini dihambat kemajuannya dari segi kebijakan fiskalnya oleh negara, kok bisa ya?

Di negara lain seperti Singapura, pemerintah akan memberikan insentif, seperti pembebasan bea masuk pembelian kapal, pembebasan pajak bagi perusahaan pelayaran yang bertransaksi diatas USD 20 juta karena Pemerintah Singapura menyadari kalau investasi di industri pelayaran bersifat slow yielding sehingga perlu diberikan insentif. Kalaupun kapal harus dijual, Pemerintah Singapura membebaskan berbagai pajaknya.

Dari pemberian berbagai insentif bagi perusahaan pelayaran, Pemerintah mana pun akan berpikiran bahwa penerimaan dari pajak mungkin akan menurun namun penerimaan dari sektor lain pasti akan bertambah. Misalnya, semakin banyak tenaga kerja asing tinggal dan bekerja pada akhirnya akan semakin banyak uang yang dibelanjakan di negara tersebut. Selain itu transaksi perbankan biasanya juga akan semakin banyak, sehingga pendapatan Negara juga akan meningkat. Benar-benar negara negara dikelola oleh negarawan yang cerdas.

Ketiga, buruknya kualitas sumber daya maritim Indonesia menyebabkan biaya langsung industri maritim menjadi tinggi. Meski pun gaji tenaga Indonesia 1/3 gaji tenaga kerja asing tetapi karena rendahnya disiplin dan tanggungjawab, menyebabkan biaya yang harus ditanggung pemilik kapal berbendera dan berawak 100% orang Indonesia (sesuai dengan UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran) menjadi sangat tinggi. Ironisnya jika kapal berawak 100% asing yang mahal, ternyata pendapatan perusahaan pelayaran bisa meningkat 2x lipat. Aneh tapi nyata.

Keempat, persoalan klasifikasi industri maritim yang ada di tangan sebuah BUMN dibawah kendali Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan, PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), membuat industri maritim Indonesia semakin terpuruk. Semua kapal yang diklasifikasi atau disertifikasi oleh PT BKI, patut diduga tidak diakui oleh asuransi perkapalan kelas dunia atau kalaupun diakui, pemilik kapal harus membayar premi asuransi sangat mahal. Mengapa?

Hal tersebut patut diduga disebabkan dalam melakukan klasifikasi, PT BKI kurang profesional sehingga penilaiannya diragukan oleh semua pihak. Patut diduga PT BKI masih menganut paham dengan uang pelicin semua beres. Oleh sebab itu sebagian pemilik kapal tidak meregister kapalnya di Indonesia tetapi di Hong Kong, Malaysia atau Singapore. Akibatnya pelaksanaan UU No 17 tahun 2008 hanya retorika. Pengusaha kapal enggan meregister kapalnya di Indonesia karena klasifikasi yang dikeluarkan oleh PT BKI merupakan ‘pepesan kosong’ yang diragukan oleh semua lini sektor industri maritim global.

Langkah yang Harus Diambil Pemerintah

Jika industri maritim Indonesia mau berkembang dan siap bersaing dengan industri sejenis dikawasan, maka pemerintah dalam hal ini khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan harus membuka mata dan jangan mau dipengaruhi oleh para pelobi yang mewakili pihak-pihak yang mau untung sendiri tidak memikirkan bangsa ini.

Pertama, lakukan revitalisasi atau deregulasi di sektor fiskal sehingga kompetitif dengan beberapa Negara tetangga, kecuali Indonesia mau jadi pecundang terus. Kedua lakukan perombakan total dilingkungan lembaga pemberi klasifikasi sehingga dunia internasional pelayaran dan asuransi kerugian mengakui keberadaannya. Ketiga susun ulang kurikulum lembaga pendidikan maritim oleh Kemendiknas supaya Indonesia mempunyai SDM maritim yang berkualitas dan bertanggungjawab.

Beranikah Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN dan Menteri Pendidikan Nasional melakukan perubahan drastis tersebut? Sebenarnya saya ragu karena para menteri tidak berani bertindak (kecuali sidak) jika presiden belum memberikan titah. Jadi mohon kepada Presiden SBY yang sangat saya hormati untuk segera memberikan titah kepada keempat Menteri tersebut secepatnya, sebelum industri maritim Indonesia tinggal nama. Salam.

*) Agus Pambagio adalah Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen.

Iklan

Kasus Suap Piala AFF Malaysia

Kiriman dari milis tetangga…

-0-

http://bola.kompas.com/read/2011/01/31/13164626/Inilah.Email.Eli.Cohen

31 Januari 2011 | 13.16 WIB

Inilah Email Eli Cohen

JAKARTA, KOMPAS.com – Surat elektronik yang dikirimkan Eli Cohen cukup
mengejutkan publik. Sekretaris Umum PSSI, Nugraha Besoes, menyebutnya
tudingan yang kejam. Bagaimana surat itu? Inilah surat tersebut.

From: eli cohen

Date: Sun, 30 Jan 2011 14:36:16 +0700

To: <sby@presiden.go.id >;
<redaksi@bolanews.com>;
<topskor@cbn.net.id >

Subject: Mohon Penyelidikan Skandal Suap saat Piala AFF di Malaysia

Kepada Yth. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia

Di Jakarta

Dengan Hormat, Perkenalkan nama saya Eli Cohen, pegawai pajak dilingkungan
kementrian Keuangan Republik Indonesia. Semoga Bapak Presiden dalam keadaan
sehat selalu.

Minggu ini saya membaca majalah tempo, yang mengangkat tema khusus soal
PSSI. Saya ingin menyampaikan informasi terkait dengan apa yang saya dengar
dari salah satu wajib pajak yang saya periksa dan kebetulan adalah pengurus
PSSI (maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya) . Dari testimony yang
disampaikan ternyata sangat mengejutkan yaitu adanya dugaan skandal suap
yang terjadi dalam Final Piala AFF yang dilangsungkan di Malaysia.

Disampaikan bahwa kekalahan tim sepak bola Indonesia dari tuan rumah
Malaysia saat itu adalah sudah ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Hal
ini terjadi karena adanya permainan atau skandal suap yang dilakukan oleh
Bandar Judi di Malaysia dengan petinggi penting di PSSI yaitu XX dan XXX (ia
menulis inisial dua nama, Red).

Dari kekalahan tim Indonesia ini baik Bandar judi maupun 2 orang oknum PSSI
ini meraup untung puluhan miliar rupiah.

Informasi dari kawan saya, saat dikamar ganti dua orang oknum PSSI ini masuk
ke ruang ganti pemain (menurut aturan resmi seharusnya hal ini dilarang)
untuk memberikan instruksi kepada oknum pemain. Insiden “laser” dinilai
sebagai salah satu desain dan pemicunya untuk mematahkan semangat
bertanding.

Keuntungan yang diperoleh oleh dua oknum ini dari Bandar judi ini digunakan
untuk kepentingan kongres PSSI yang dilangsungkan pada tahun ini. Uang
tersebut untuk menyuap peserta kongres agar memilih XX kembali sebagai Ketua
Umum PSSI pada periode berikutnya.

Saya bukan penggemar sepak bola, namun sebagai seorang nasionalis dan cinta
tanah air saya sangat marah atas informasi ini. Nasionalisme kita seakan
sudah dijual kepada bandar judi untuk kepentingan pribadi oleh oknum PSSI
yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karenanya saya meminta Bapak Presiden untuk melakukan penyelidikan atas
skandal suap yang sangat memalukan ini.

Semoga Tuhan memberkati Negara ini.

Hormat Kami, Eli Cohen Pegawai Pajak

Tembusan 1. Menteri Olah Raga 2. Ketua KPK 3. Ketua DPR 4. Ketua KONI

​Penulis: Hery Prasetyo ​ ​Editor: Hery Prasetyo

Siapa Eli Cohen, Pengirim Email Suap di Piala AFF? —>
http://bola.kompas.com/read/2011/01/31/13305788/Siapa.Eli.Cohen..Pengirim.Email.Suap.di.Piala.AFF.

31 Januari 2011 | 13.30 WIB

Siapa Eli Cohen, Pengirim Email Suap di Piala AFF?

JAKARTA, KOMPAS.com – Surat kaleng yang dialamatkan kepada Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono dan ditembuskan kepada Menteri Olahraga, Ketua KPK, Ketua
DPR, serta Ketua KONI yang menyebutkan sejumlah dugaan adanya praktik jual
beli pertandingan timnas Indonesia yang dilakukan pejabat teras PSSI kepada
bandar judi kelas kakap di Malaysia mulai beredar luas di dunia maya.

Tidak hanya menuding oknum PSSI telah dengan tega membuat Indonesia kalah
telak dari Malaysia 0-3, surat yang dikirimkan seseorang bernama Eli Cohen
tersebut juga menuding sejumlah nama pejabat teras PSSI yang mendapatkan
keuntungan dengan jumlah sangat besar dengan kekalahan Indonesia tersebut.

Siapa Eli Cohen sebetulnya? Mengapa penulis surat kaleng ini memilih Eli
Cohen sebagai nama samarannya, apakah ini ada kaitanya dengan intelijen?
Semua masih tanda tanya. Seperti diketahui, Eli Cohen yang lahir pada 26
Desember 1924 dan wafat pada 18 Mei 1965 adalah seorang agen rahasia Mossad,
Israel, dan diangggap sebagai salah satu mata-mata paling sukses setelah
Perang Dunia II.

Cohen lahir di Mesir dan ikut serta dalam setiap aktivitas pro Israel di
Mesir selama tahun 1950-an. Ia direkrut Mossad pada tahun 1960 dan diberi
identitas palsu sebagai orang Syria yang kembali pulang setelah lama hidup
di Argentina. Untuk memperkuat penyamarannya ini, ia bahkan pindah ke
Argentina pada tahun 1961.

Kesuksesan terbesar Cohen di dunia mata-mata adalah kedekatannya dengan
pejabat politik dan militer Suriah. Ia bahkan dijadikan penasehat Menteri
Pertahanan Suriah dan nyaris dipromosikan menjadi menteri.

Aksinya sebagai mata-mata ketahuan pada 1965 dan Cohen dijatuhi hukuman
mati. Namun informasi yang diperolehnya selama menjadi mata-mata menjadi
salah satu penentu kemenangan Israel dalam ‘Perang Enam Hari’ antara Israel
dan Arab.

​Editor: Hery Prasetyo ​ ​Sumber : tribunnews.com

31 Januari 2011 | 12.21 WIB

Besoes: Tudingan Jual Partai Final Piala AFF Itu Kejam!

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Umum PSSI Nugraha Besoes membantah keras
adanya dugaan PSSI telah menjual laga final antara Malaysia dan Indonesia di
Piala AFF 2010.

Dugaan tersebut muncul berkat pengakuan seseorang bernama Eli Cohen yang
mengaku sebagai pegawai pajak di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Eli menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
dengan akun e-mail sby@presiden.go.id .

“Kekalahan tim sepak bola Indonesia dari tuan rumah Malaysia saat itu (26
Desember 2010) adalah sudah ditentukan sebelum pertandingan dimulai,” tulis
Eli dalam e-mail-nya sebagaimana diterima redaksi bolanews.com dan Top Skor
dengan akun redaksi@bolanews.com dan
topskor@cbn.net.id .

“Hal ini terjadi karena adanya permainan atau skandal suap yang dilakukan
oleh bandar judi di Malaysia dengan petinggi penting di PSSI (Eli
menyebutkan dua inisial pejabat PSSI dalam skandal tersebut). Dari kekalahan
tim Indonesia ini baik bandar judi maupun dua orang oknum PSSI ini meraup
untung puluhan miliar rupiah,” tulis Eli.

Mendengar hal ini, Nugraha Besoes berang. Ia menganggap perbuatan ini sangat
keji sekaligus menginjak-injak harga diri bangsa.

“Saya heran. (Dengan menjual hasil pertandingan), apa harga diri kita jual
begitu. Itu menyakitkan, kejam itu. Enggak mungkinlah,” tegas Besoes kepada
Kompas.com.

“Jangan tanya saya dulu. Pastikan memang orangnya itu ada enggak? Apakah
betul itu dari instansi pajak? Kalau benar, apa itu tidak mencoreng
instansinya?” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum PSSI Nurdin Halid belum dapat dihubungi.

​Penulis: Laksono Hari Wiwoho ​ ​Editor: Hery Prasetyo
“Everything that doesn’t kills us, will only make us stronger, inshaallah.”

Harta Bahasyim 885 M

*** Dari milis *** Wow… Harta Bahasyim Rp 885 Miliar sumber: http://nasional.kompas.com/read/2010/09/30/18572023/Wow&#8230;.Harta.Bahasyim.Rp.885.Miliar-8

*JAKARTA, KOMPAS.com* — Sementara penanganan kasus Gayus Halomoan Tambunan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum selesai, kini Direktorat Jenderal Pajak kembali disorot setelah kasus terdakwa Bahasyim Assifie, mantan pejabat tinggi di Ditjen Pajak, mulai bergulir ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tak tanggung-tanggung, jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Bahasyim melakukan tindak pidana pencucian uang dengan

total nilai Rp 885.147.034.806.

Dakwaan itu dibacakan saat sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Kamis (30/9/2010). Fachrizal, salah satu JPU, mengatakan, Bahasyim sebelum tahun 2002 sudah memiliki uang sebesar Rp 30 miliar. Uang itu diakui Bahasyim dimiliki dari hasil usaha jual-beli tanah dan mobil, valas, cuci cetak foto, penyertaan modal pada suatu perusahaan, dan usaha lain. Sejak tahun 2003, Bahasyim sudah tercatat sebagai nasabah prioritas BNI dengan dana Rp 1 miliar. Dari dana itu, kata JPU, Bahasyim membuka rekening Taplus Bisnis Perorangan di BNI atas nama istrinya,

Sri Purwanti, dengan saldo awal Rp 633.063.416 pada Oktober 2004.

Lalu, berdasarkan rekening koran sejak 2004 hingga 2010, terdapat transaksi masuk ke rekening itu sebanyak 304 kali dengan total sekitar Rp 885,1 miliar. JPU mengatakan, di antara 304 transaksi masuk itu, terdapat 15 transaksi yang dilakukan oleh Bahasyim dengan total Rp 4.175.750.000. Uang itu disetorkan antara November 2004 dan Januari 2006 oleh Yanti Purnamasari, Customer Relationship Manager BNI.

Menurut JPU, uang itu diduga hasil tindak pidana selama Bahasyim berkerja sebagai Kepala Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak Jakarta VII, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah. Terakhir, dia menjabat Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Bappenas, hingga 30 Maret 2010. “Karena dalam kurun waktu antara tahun 2004 dan bulan Maret 2010, secara formil terdakwa tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar. Dengan pekerjaannya sebagai PNS, terdakwa diperkirakan hanya mempunyai penghasilan sekitar Rp 30 juta per bulan. Dengan demikian, uang yang ditempatkan terdakwa pada rekening itu patut diduga hasil kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya,” papar Fachrizal.