Iluni UI ttg Dr HC


Subject: Posting ketum ILUNI UI di milis Iluni Pusat ttg DR HC

Teman-teman yth,                 Membaca berita koran, saya juga kecewa atas penganugerahan DR (HC) kepada raja Saudi Arabia oleh Rektor UI, penghargaan tersebut terasa tidak tepat, tidak sensitif dan menurut  berita koran dilakukan dengan proses yang tidak “proper” (tidak mengikuti governance yang baik, tanpa melibatkan senat akademik) sehingga terkesan dilakukan secara “diam-diam”. Jika mengikuti logika di atas, maka protes  kepada Rektor UI sangat wajar dan perlu kita lakukan secara keras.                 Akan tetapi, ada banyak dimensi yang harus dipertimbangkan dengan baik. Pertama masalah penganugerahan gelarnya sendiri.   Perlu proses fact finding yang baik, sehingga kita ILUNI mengetahui persis latar belakang, pertimbangan mengapa DR (HC) diberikan kepada raja Saudi, proses penganugerahan apakah sudah dilakukan secara benar mengikuti governance yang baik, dan lain informasi yang relevan. Untuk itu kita perlu memperoleh informasi dari sumber primer, tidak hanya mendasarkan berita koran (yang belum tentu akurat).                 Kedua, (juga berdasarkan berita koran) protes dan ribut-ribut ini juga telah memasuki wilayah jabatan rektor, sehingga ada statement   yang menginginkan rektor di “gulingkan”. Jika sinyalemen ini benar, maka ini adalah masalah internal politics within UI. Perebutan jabatan rektor secara demokratis adalah hal yang wajar, dan polemik serta politiking di sekitar jabatan ini dapat dimengerti pula.  Namun jika issue internal politics digunakan secara   tidak tepat   serta menggunakan issue penganugerahan DR (HC) ini sebagai   rallying point, ILUNI perlu perlu lebih hati-hati, karena dua hal yaitu, pertama, seharusnya ILUNI  netral dalam hal jabatan dan/ atau proses pemilihan rektor, dan kedua, menggunakan atau menyalahgunakan issue penganugerahan DR(HC) ini secara berlebihan   dapat mempunyai implikasi yang luas terhadap nasib Tenaga Kerja / Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Arab Saudi, sebagaimana akan disinggung di bawah.                 Kepedulian para politisi dan LSM seperti Migrant Care terhadap kurang sensitifnya rektor dapat dimengerti. Namun reaksi yang berlebihan, seperti tuntutan pencabutan gelar kehormatan DR (HC) dari raja Saudi, perlu pertimbangan yang mendalam. Kritik yang terlalu menggebu-gebu, apalagi sampai “menohok” kehormatan raja Saudi akan menimbulkan reaksi yang sepadan. Perlu kita ingat bahwa Kerajaan Saudi  Arabia bukanlah Republik Indonesia, dimana kita bisa mengkritik dan mengolok-olok bahkan kadang-kadang menghina, siapa saja tanpa implikasi hukum dan tanggung jawab moral. Arab Saudi adalah sebuah kerajaan monarki absolut yang memiliki sovereignty sendiri, kita suka atau tidak. Jika kehormatan raja tertohok, maka banyak cara pemerintah atau pejabat Saudi untuk membalasnya, banyak secara formal diplomatik ataupun melalui cara lain yang tidak formal tapi bisa menyakitkan.                 Saat ini ada lebih dari 1 jutaan warga Indonesia yang mengadu nasib di Arab Saudi. Posisi mereka sangat vulnerable dan tergantung pada friendly policy dari Pemerintah Saudi. Jika pemerintah Saudi  tidak friendly terhadap mereka lagi, berbagai kebijakan yang berakibat negatif terhadap TKI/TKW dan WNI pada umumnya dapat diterapkan, seperti tidak memperpanjang visa, menutup akses terhadap TKI di masa datang, ataupun harrasment dalam berbagai bentuk. Ini dapat dilakukan tanpa  gembar-gembor cukup misalnya dengan ‘gesture negative’ dari penguasa terhadap WNI, dampaknya bisa sangat berat terhadap saudara-saudari kita di sana.                 Oleh karena itu, marilah kita proporsional dalam menanggapi masalah ini. Sebagai ILUNI dan sebagai komponen bangsa marilah kita berpikir dan bertindak secara bijak. Jika ada kekeliruan dari Rektor maka mari sama-sama kita dorong perbaikan sistem agar kekeliruan yang sama tidak terjadi di masa yang akan datang. Saya berpandangan bahwa raja Saudi tidak bertambah kehormatannya dengan pemberian DR(HC) dari UI, tetapi raja dan rakyat Saudi bisa sangat tersinggung kehormatan mereka jika perlakuan kita terhadap issue ini menjadi diluar kontrol, seperti menjadikan issue ini sebagai komoditas politik dalam negeri dengan menjadikan Raja Saudi sebagai sasaran.   Mari kita hentikan polemik ini sebelum raja Saudi mengembalikan DR (HC) yang diagerahkan. Jika ini terjadi maka mungkin kita akan dikutuk oleh banyak warga kita, baik yang sekarang sedang menjadi TKI ataupun potensial TKI,  yang masih mengharapkan mencari sesuap nasi di negeri kaya minyak itu.                 Selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir bathin.                 Salam lebaran,                 Sofyan Djalil

One response

  1. Bagi bangsa Indonesia sendiri, kasus ini apakah bisa “dihitung” seberapa manfaat dan mudharat nya ? Kalo manfaatnya lebih besar, suka tidak suka, legowo tidak legowo yang harus kita terima hasil perhitungan yg membuat manfaatnya lebih besar tsb….

Leave a Reply (boleh kasi komentar)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s