Divestasi Newmont untuk Siapa?


Divestasi Newmont untuk Siapa?

Oleh: Marwan Batubara, Indonesian Resources Studies, IRESS

 

Keputusan pemerintah pusat membeli 7% saham Newmont Nusa Tenggara (NNT) senilai US$ 246,8 juta 6 Mei 2011 patut diapresiasi. Dengan itu divestasi 31% saham NNT telah tuntas, dan komposisi pemegang saham NNT berubah menjadi  NTP (Newmont & Sumitomo) 49%, Multi Daerah Bersaing (MDB) 24%, Pukuafu Indah (PI) 17,8%,  Indonesia Masbaga Investama (IMI) 2,2% dan Pemerintah RI 7%. Namun transakasi ini belum direstui DPR, yang mempermasalahkan sumber dana pembelian. Apakah sikap DPR relevan?

Kontrak Karya (KK) NNT ditandatangani pada 2 Desember 1986. Tambang Batu Hijau NTB  diperkirakan menyimpan potensi 11,2 miliar pound tembaga, 14,7 juta ounce emas dan 27,6 juta ounce perak. Berdasarkan harga rata-rata tembaga, emas dan perak masing-masing US$ 4/pound, US$ 1500/ounce dan US$ 20/ounce, potensi tambang adalah US$ (11,2 x 4 + 0.0147 x 1500 + 0.0276 x 20) miliar = US$ 67,41 miliar atau sekitar Rp 580 triliun (US$/Rp = 8600). Potensi yang sangat besar ini menarik minat investor asing atau swasta memiliki saham, sehingga proses divetsasi saham tidak berjalan lancar.

Proses Divestasi

KK NNT mengatur Newmont & Sumitomo wajib mendivestasikan 31% sahamnya, masing-masing 3%, 7%, 7%, 7% dan 7% pada tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010. Sesuai Pasal 24 ayat 3 KK, pemerintah pusat memiliki hak pertama untuk membeli, dan dapat beralih kepada daerah atau swasta nasional jika pusat atau daerah tidak menggunakan haknya. Meskipun tidak seutuh seharusnya, ketentuan Pasal 24 KK ini telah menerjemahkan Pasal 33 UUD 1945 agar sumberdaya tersebut dikuasai negara melalui pusat dan daerah.

Proses divestasi 2006 dan 2007 gagal terlaksana karena berbagai kepentingan, termasuk upaya NNT untuk tetap mendominasi. Oknum-oknum pemerintah bersama sejumlah pengusaha nasional juga terlibat perburuan saham. Kisruh ini menyebabkan Pemerintah RI mengugat NNT ke arbitrase internasional, 3 Maret 2008, karena lalai melakukan divestasi. Pada April 2008, NNT melayangkan gugatan balik, yang mempersoalkan keterlibatan pihak ketiga dibalik rencana pembelian saham oleh pemerintah. Pada 31 Maret 2009 arbitrase memenangkan Pemeritah RI dan NNT harus melanjutkan proses divestasi.

Divestasi 2006-2007 digabung dengan divestasi 2008-2009, sehingga total saham yang dieksekusi tahun 2009 menjadi 24%. Pemerintah pusat “diwakili” Menko Prekonomian Sri Mulyani, menyatakan akan membeli saham. Sayang suara pemerintah tidak bulat. Pada semester-1 2009, terjadi pertarungan dua “kubu”. Pertama, kubu pemerintah pusat, didukung Menkeu Sri Mulyani, Menteri BUMN Sofyan Jalil dan Wapres JK. Kedua, “kubu daerah”, didukung oleh MESDM Purnomo Y., Menko Aburizal B., Ketua BKPM M. Lutfi dan Ketua DPR Agung L. Bahkan lembaga DPR pun mendukung kubu kedua!

Hingga pemerintahan SBY-JK berakhir September 2009, keputusan belum daiambil. Wapres JK memang pro pusat, tetapi Presiden SBY, yang harusnya mewakili pusat, tidak bersikap! Namun hanya sebulan setelah SBY-Boediono berkuasa, November 2009 Presiden SBY menyetujui pembelian oleh “daerah”. Karena keputusan Presiden  SBY ini, pusat gagal menggunakan hak rakyat Indonesia menguasai saham NNT. Apakah pemilikan saham oleh daerah merugikan? Bukankah rakyat daerah akan ikut menikmati sebagian keuntungan NNT?

Ternyata daerah “mengerjasamakan” 24% sahamnya dengan perusahaan swasta, Multicapital (Grup Bakrie). Kerja sama ini terwujud dalam perusahaan patungan bernama Multi Daerah Bersaing (MDB), yang merupakan gabungan Multicapital dengan Daerah Maju Bersaing (DMB), milik pemprov NTB dan pemda Sumbawa (KS) dan Sumbawa Barat (KSB). MOU kerja sama MDB ditandangani 11 Juli 2009, dengan pemilikan saham 75% Multicapital dan 25% DMB. Seluruh dana untuk pembelian 24% saham ditanggung Multicapital, tanpa kewajiban membayar oleh DMB (golden share).

Setelah hampir 2 tahun, tampaknya daerah tidak memperoleh hak sesuai kesepakatan. Majalah Sumbawa News Nomor 19, Mei 2011 melaporkan MDB berhak memperoleh deviden tahun 2010 sebesar US$ 172,8 juta, atau sekitar Rp 1,48 triliun. Jika pola 75% : 25% diterapkan, mestinya ketiga daerah NTB, KS dan KSB memperoleh deviden sebesar 25% x US 172,8 juta = US$ 43,2 juta atau sekitar Rp 371,52 miliar. Namun hingga saat inidaerah/DMB hanya menerima US$ 4 juta atau sekitar Rp 34,4 miliar. Apakah MDB kelak akan melunasi kekurangan pembayaran sekitar Rp 337,12 milar? Karena Multicapital dan daerah sederajat, seharusnya 25% deviden milik DMB telah tuntas diserahkan kepada daerah.

 

Divestasi 2010: 7% Saham NNT

Pembelian 7% saham NNT oleh Pusat sesuai Pasal 41 UU No.1/2004 yang berbunyi: “Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk  memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau  manfaat lainnya  dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung. Investasi semacam itu juga diatur lebih lanjut dalam PP No. 1/2008, Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Jo. Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa PIP dapat melakukan investasi pemerintah dalam bentuk Investasi Surat Berharga dengan cara pembelian saham atas saham yang diterbitkan perusahaan. Pelaksanaan pembelian saham dalam Permen Keuangan, PMK 181/2008 jo.PMK 44/2011.

Menurut Kemenkeu, dengan memiliki saham pemerintah dapat berperan optimal mengawasi, mengelola dan membayar pajak. NNT akan dijadikan sebagai laboratotium pajak untuk menganalisis dan memverifikasi beragam masalah dan kelayakan pembayaran pajak  perusahaan tambang. Memang, mengelola perusahaan melalui pemilikan saham adalah satu-satunya langkah yang harus ditempuh jika negara ingin menguasai dan memanfaatkan kekayaan alam secara optimal sesuai konstitusi. Aneh jika DPR terkesan menghambat pembelian 7% saham NNT oleh Kemenkeu.

Tambang NNT sangat menguntungkan, terbukti  setelah  investasi sebesar US$ 909 juta untuk 24% saham, MDB memperoleh deviden tahun 2010 sebesar  US$ 172,8 juta! Padahal usia tambang NNT dapat lebih dari 20 tahun, sehingga tingkat pengembalian investasi bisa melebihi 100% dalam waktu 6 tahun! Disisi lain, daerah sangat dirugikan dalam kerja sama dengan Multicapital karena pola bagi hasil dan peran yang tidak optimal. Karena itu, seluruh saham divestasi NNT (24% & 7%) seharusnya  dikordinasikan dan dimiliki bersama oleh pemerintah pusat dengan daerah tanpa melibatkan swasta.

 

Penutup

Meskipun pembelian 24% saham NNT telah gagal, dan ini merupakan kesalahan fatal Presiden SBY, keputusan Kemenkeu  membeli 7% saham NNT patut dikawal. Pembelian tersebut sesuai konstitusi, peraturan dan KK, serta sangat menguntungkan. Ada pendapat saham tersebut kelak dijual kembali kepada asing, sebagaimana juga muncul pada proses divestasi 24% yang lalu. Menkeu membantah dan menyatakan tidak berniat menjual kembali. Tampaknya hal ini merupakan trick pemburu rente untuk menguasai saham. Namun demikian, rakyat tetap perlu waspada.

24% saham NNT milik daerah sudah terlanjur dikuasi swasta, daerah mendapat porsi yang sangat minim. Karena itu, demi kepentingan strategis dan optimasi pendapatan negara, pemerintah dihimbau konsisten dengan sikapnya membeli 7% saham, dan segera menggabungkan saham nasioal yang terpisah (NKRI 7%, FI 20% dan MDB 24%) ke dalam satu konsorsium nasional (51%), sehingga mampu mengendalian jalannya NNT sesuai kepetingan bangsa. Kita harap DPR tidak menghambat Kemenkeu dengan alasan tak jelas dan mendukung gagasan penggabungan saham ini.  Wakil rakyat seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat pemilih, bukan yang lain.[]

Leave a Reply (boleh kasi komentar)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s