Pidato ibu Sri Mulyani


Pidato ibu Sri Mulyani

Saya rasanya lebih berat berdiri disini daripada waktu dipanggil
pansus Century. Dan saya bisa merasakan itu karena sometimes dari
moral dan etikanya jelas berbeda. Dan itu yang membuat saya jarang
sekali merasa grogi sekarang menjadi grogi. Saya diajari pak
Marsilam untuk memanggil orang tanpa mas atau bapak, karena diangap
itu adalah ekspresi egalitarian. Saya susah manggil ‘Marsilam’,
selalu pakai ‘pak’, dan dia marah. Tapi untuk Rocky saya malam ini
saya panggil Rocky (Rocky Gerung dari P2D) yang baik. Terimakasih
atas…… (tepuk tangan)

Tapi saya jelas nggak berani manggil Rahmat Toleng dengan Rahmat
Tolengtor, kasus. Terimakasih atas introduksi yang sangat generous.
Saya sebetulnya agak keberatan diundang malam hari ini untuk dua
hal. Pertama karena judulnya adalah memberi kuliah. Dan biasanya
kalau memberi kuliah saya harus, paling tidak membaca textbook yang
harus saya baca dulu dan kemudian berpikir keras bagaimana
menjelaskan. Dan malam ini tidak ada kuliah di gedung atau di hotel
yang begitu bagus tu biasanya kuliah kelas internasional atau
spesial biasanya. Hanya untuk eksekutif yang bayar SPP nya mahal.
Dan pasti neolib itu (disambut tertawa). Oleh karena itu saya revisi
mungkin namanya lebih adalah ekspresi saya untuk berbicara tentang
kebijakan publik dan etika publik. Yang kedua, meskipun tadi mas
Rocky menyampaikan, eh salah lagi. Kalau tadi disebutkan mengenai
ada dua laki-laki, hati kecil saya tetap saya akan mengatakan sampai
hari ini saya adalah pembantu laki-laki itu (tepuk tangan).

Dan malam ini saya akan sekaligus menceritakan tentang konsep etika yang
saya pahami pada saat saya masih pembantu, secara etika saya tidak
boleh untuk mengatakan hal yang buruk kepada siapapun yang saya
bantu. Jadi saya mohon maaf kalau agak berbeda dan aspirasinya tidak
sesuai dengan amanat pada hari ini. Tapi saya diminta untuk bicara
tentang kebijakan publik dan etika publik. Dan itu adalah suatu
topik yang barangkali merupakan suatu pergulatan harian saya,
semenjak hari pertama saya bersedia untuk menerima jabatan sebagai
menteri di kabinet di Republik Indonesia itu. Suatu penerimaan
jabatan yang saya lakukan dengan penuh kesadaran, dengan segala
upaya saya untuk memahami apa itu konsep jabatan publik.

Pejabat negara yang pada dalam dirinya, setiap hari adalah melakukan
tindakan, membuat pernyataan, membuat keputusan, yang semuanya
adalah dimensinya untuk kepentingan publik. Disitu letak pertama dan
sangat sulit bagi orang seperti saya karena saya tidak belajar,
seperti anda semua, termasuk siapa tadi yang menjadi MC, tentang
filosofi. Namun saya dididik oleh keluarga untuk memahami etika di
dalam pemahaman seperti yang saya ketahui. Bahwa sebagai pejabat
publik, hari pertama saya harus mampu untuk membuat garis antara apa
yang disebut sebagai kepentingan publik dengan kepentingan pribadi
saya dan keluarga, atau kelompok.

Dan sebetulnya tidak harus menjadi muridnya Rocky Gerung di filsafat
UI untuk pintar mengenai itu. Karena kita belajar selama 30 tahun
dibawah rezim presiden Soeharto. Dimana begitu acak hubungan, dan
acak-acakan hubungan antara kepentingan publik dan kepentingan
pribadi. Dan itu merupakan modal awal saya untuk memahami
konsekuensi menjadi pejabat publik yang setiap hari harus membuat
kebijakan publik dengan domain saya sebagai makhluk, yang juga punya
privacy atau kepentingan pribadi.

Di dalam ranah itulah kemudian dari hari pertama dan sampai lebih
dari 5 tahun saya bekerja untuk pemerintahan ini. Topik mengenai apa
itu kebijakan publik dan bagaimana kita harus, dari mulai berpikir,
merasakan, bersikap, dan membuat keputusan menjadi sangat penting.
Tentu saya tidak perlu harus mengulangi, karena itu menyangkut, yang
disebut, tujuan konstitusi, yaitu kepentingan masyarakat banyak.
Yaitu mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Jadi
kebijakan pubik dibuat tujuannya adalah untuk melayani masyarakat,
Kebijakan publik dibuat melalui dan oleh kekuasaan. Karena dia
dibuat oleh institusi publik yang eksis karena dia merupakan produk
dari suatu proses politik dan dia memiliki kekuasaan untuk
mengeluarkannya. Disitulah letak bersinggungan, apa yang disebut
sebagai ingridient utama dari kebijakan publik, yaitu unsur
kekuasaan. Dan kekuasaan itu sangat mudah menggelincirkan kita.

Kekuasaan selalu cenderung untuk corrupt. Tanpa adanya pengendalian
dan sistim pengawasan, saya yakin kekuasaan itu pasti corrupt. Itu
sudah dikenal oleh kita semua. Namun pada saat anda berdiri sebagai
pejabat publik, memiliki kekuasan dan kekuasan itu sudah dipastikan
akan membuat kita corrupt, maka pertanyaan ‘kalau saya mau menjadi
pejabat publik dan tidak ingin corrupt, apa yang harus saya lakukan?’
Oleh karena itu, di dalam proses-proses yang dilalui atau saya
lalui, jadi ini lebih saya cerita daripada kuliah. Dari hari
pertama, karena begitu khawatirnya, tapi juga pada saat yang sama
punya perasaan anxiety untuk menjalankan kekuasaan, namun saya tidak
ingin tergelincir kepada korupsi, maka pada hari pertama anda masuk
kantor, anda bertanya dulu kepada sistem pengawas internal anda dan
staff anda. Apalagi waktu itu jabatan dari Bappenas menjadi Menteri
Keuangan. Dan saya sadar sesadar sadarnya bahwa kewenangan dan
kekuasaan Kementrian Keuangan atau Menteri Keuangan sungguh sangat
besar. Bahkan pada saat saya tidak berpikir corrupt pun orang sudah
berpikir ngeres mengenai hal itu. Bayangkan, seseorang harus
mengelola suatu resources yang omsetnya tiap tahun sekitar, mulai
dari saya mulai dari 400 triliun sampai sekarang diatas 1000
triliun, itu omset. Total asetnya mendekati 3000 triliun
lebih.(batuk2) Saya lihat (ehem!) banyak sekali (ehem lagi) kalau
bicara uang terus langsung…. (ada air putih langsung datang
diiringi ketawa hadirin).

Saya sudah melihat banyak sekali apa yang disebut tata kelola atau
governance. pada saat seseorang memegang suatu kewenangan dimana
melibatkan uang yang begitu banyak. Tidak mudah mencari orang yang
tidak tergiur, apalagi terpeleset, sehingga tergoda bahwa apa yang
dia kelola menjadi seoalh-olah menjadi barang atau aset miliknya
sendiri. Dan disitulah hal-hal yang sangat nyata mengenai bagaimana
kita harus membuat garis pembatas yang sangat disiplin. Disiplin
pada diri kita sendiri dan dalam, bahkan, pikiran kita dan perasaan
kita untuk menjalankan tugas itu secara dingin, rasional, dengan
penuh perhitungan dan tidak membolehkan perasaan ataupun godaan
apapun untuk, bahkan berpikir untuk meng-abusenya. Barangkali itu
istilah yang disebut teknokratis. Tapi saya sih menganggap bahwa
juga orang yang katanya berasal dari akademik dan disebut tekhnokrat
tapi ternyata ‘bau’nya tidak seperti itu. Tingkahnya apalagi
lebih-lebih. Jadi saya biasanya tidak mengklasifikasikan berdasarkan
label. Tapi berdasarkan genuine product nya dia hasilnya apa,
tingkah laku yang esensial. Nah, di dalam hari-hari dimana kita
harus membicarakan kebijakan publik, dan tadi disebutkan bahwa
kewenangan begitu besar, menyangkut sebuah atau nilai resources yang
begitu besar. Kita mencoba untuk menegakkan rambu-rambu, internal
maupun eksternal. Mungkin contoh untuk internal hari pertama saya
bertanya kepada Inspektorat Jenderal saya. “Tolong beri saya list
apa yang boleh dan tidak boleh dari seorang menteri.” Biasanya
mereka bingung, tidak perndah ada menteri yang tanya begitu ke saya
bu. Saya menetri boleh semuanya termasuk mecat saya. Kalau seorang
menteri kemudian menanyakan apa yang boleh dan nggak boleh, buat
mereka menjadi suatu pertanyaan yang sangat janggal. Untuk kultur
birokrat, itu sangat sulit dipahami. Di dalam konteks yang lebih
besar dan alasan yang lebih besar adalah dengan rambu-rambu. Kita
membuat standard operating procedure, tata cara, tata kelola untuk
membuat bagaimana kebijakan dibuat. Bahkan menciptakan sistem check
and balance. Karena kebijakan publik dengan menggunakan elemen
kekuasaan, dia sangat mudah untuk memunculkan konflik kepentingan.
Saya bisa cerita berhari-hari kepada anda. Banyak contoh dimana
produk-produk kebijakan sangat memungkinkan seorang, pada jabatan
Menteri Keuangan, mudah tergoda. Dari korupsi kecil hingga korupsi
yang besar. Dari korupsi yang sifatnya hilir dan ritel sampai
korupsi yang sifatnya upstream dan hulu. Dan bahkan dengan
kewenangan dan kemampuannya dia pun bisa menyembunyikan itu. Karena
dengan kewenangan yang besar, dia juga sebetulnya bisa membeli
sistem. Dia bisa menciptakan network. Dia bisa menciptakan pengaruh.
Dan pengaruh itu bisa menguntungkan bagi dirinya sendiri atau
kelompoknya. Godaan itulah yang sebetulnya kita selalu ingin
bendung. Karena begitu anda tergelincir pada satu hal, maka tidak
akan pernah berhenti. Namun, meskipun kita mencoba untuk menegakkan
aturan, membuat rambu-rambu, dengan menegakkan pengawasan internal
dan eksternal, sering bahwa pengawasan itu pun masih bisa dilewati.
Disinilah kemudian muncul, apa yang disebut unsur etika. Karena
etika menempel dalam diri kita sendiri. Di dalam cara kita melihat
apakah sesuatu itu pantas atau tidak pantas, apakah sesuatu itu
menghianati atau tidak menghianati kepentingan publik yang harus
kita layani. Apakah kita punya keyakinan bahwa kita tidak sedang
menghianati kebenaran. Etika itu ada di dalam diri kita. Dan
kemudian kalau kita bicara tentang total, atau di dalam bahasa
ekonomi yang keren namanya agregat, setiap kepala kita dijumlahkan
menjadi etika yang jumlahnya agregat atau publik, pertanyaannya
adalah apakah di dalam domain publik ini setiap etika pribadi kita
bisa dijumlahkan dan menghasilkan barang publik yang kita inginkan,
yaitu suatu rambu-rambu norma yang mengatur dan memberikan guidance
kepada kita. Saya termasuk yang sungguh sangat merasakan penderitaan
selama menjadi menteri. Karena itu tidak terjadi. Waktu saya menjadi
menteri, sering saya harus berdiri atau duduk berjam-jam di DPR.
Disitu anggota DPR bertanya banyak hal. Kadang-kadang bernada
pura-pura sungguh-sungguh. Mereka mengkritik begitu keras. Tapi
kemudian mereka dengan tenangnya mengatakan ‘Ini adalah panggung
politik bu.’ Waktu saya dulu masuk menteri keuangan pertama saya
masih punya dua Dirjen yang sangat terkenal, Dirjen Pajak dan Dirjen
Bea Cukai saya. Mereka sangat powerfull. Karena pengaruhnya, dan
respectability karena saya tidak tahu karena kepada angota dewan
sangat luar biasa. Dan waktu saya ditanya, mulainya dari…? Segala
macem. Setiap keputusan, statemen saya dan yang lain-lain selalu
ditanya dengan sangat keras. Saya tadinya cukup naif mengatakan, “Oh
ini ongkos demokrasi yang harus dibayar.” Dan saya legowo saja
dengan tenang menulis pertanyaan-pertanya an mereka. Waktu sudah
ditulis mereka keluar ruangan, nggak pernah peduli mau dijawab atau
tidak. Kemudian saya dinasehati oleh Dirjen saya itu, “Ibu tidak
usah dimasukkan ke hati bu. Hal seperti itu hanya satu episod drama
saja. ” Tapi kemudian itu menimbulkan satu pergolakan batin orang
seperti saya. Karena saya kemudian bertanya. Tadi dikaitkan dengan
etika publik, kalau orang bisa secara terus menerus berpura-pura,
dan media memuat, dan tidak ada satu kelompokpun mengatakan bahwa
itu kepura-puraan maka kita bertanya, apalagi? siapa lagi yang akan
menjadi guidance? yang mengingatkan kita dengan, apa yang disebut,
norma kepantasan. Dan itu sungguh berat. Karena saya terus
mengatakan kalau saya menjadi pejabat publik, ongkos untuk menjadi
pejabat publik, pertama, kalau saya tidak corrupt, jelas saya legowo
nggak ada masalah. Tapi yang kedua saya menjadi khawatir saya akan
split personality.

Waktu di dewan saya menjadi personality yang lain, nanti di kantor
saya akan menjadi lain lagi, waktu di rumah saya lain lagi. Untung
suami dan anak-anak saya tidak pernah bingung yang mana saya waktu
itu. Dan itu sesuatu yang sangat sulit untuk seorang seperti saya
untuk harus berubah-ubah. Kalau pagi lain nilainya dengan sore, dan
sore lain dengan malam. Malam lain lagi dengan tengah malam. Kan itu
sesuatu yang sangat sulit untuk diterima. Itu ongkos yang paling
mahal bagi seorang pejabat publik yang harus menjalankan dan ingin
menjalankan secara konsisten. Nah, oleh karena itu, didalam konteks
inilah kita kan bicara mengenai kebijakan publik, etika publik yang
seharusnya menjadi landasan, arahan bagi bagaimana kita memproduksi
suatu tindakan, keputusan, yang itu adalah untuk urusan rakyat.
Yaitu kesejahteraan rakyat, mengurangi penderitaan mereka, menaikkan
suasana atau situasi yang baik di masyarakat, namun di sisi lain
kita harus berhadapan dengan konteks kekuasaan dan struktur politik.
Dimana buat mereka norma dan etika itu nampaknya bisa tidak hanya
double standrart, triple standart.
Dan bahkan kalau kita bicara tentang istilah dan konsep mengenai
konflik kepentingan, saya betul-betul terpana. Waktu saya menjadi
executive director di IMF, pertama kali saya mengenal apa yang
disebut birokrat dari negara maju. HAri pertama saya diminta untuk
melihat dan tandatangan mengenai etika sebagai seorang executive
director, do dan don’ts. Disitu juga disebutkan mengenai konsep
konflik kepentingan. Bagaimana suatu institusi yang memprodusir
suatu policy publik, untuk level internasional, mengharuskan setiap
elemen, orang yang terlibat di dalam proses politik atau proses
kebijakan itu harus menanggalkan konflik kepentingannya. Dan kalau
kita ragu kita boleh tanya, apakah kalau saya melakukan ini atau
menjabat yang ini apakah masuk dalam domain konflik kepentingan. Dan
mereka memberikan counsel untuk kita untuk bisa membuat keputusan
yang baik. Sehingga bekerja di institusi seperti itu menurut saya
mudah. Dan kalau sampai anda tergelincir ya kebangetan aja anda.
Namun waktu kembali ke Indonesia dan saya dengan pemahaman pengenai
konsep konflik kepentingan, saya sering menghadiri suatu rapat
membuat suatu kebijakan, dimana kebijakan itu akan berimplikasi
kepada anggaran, entah belanja, entah insentif, dan pihak yang ikut
duduk dalam proses kebijakan itu adalah pihak yang akan mendapatkan
keuntungan itu. Dan tidak ada rasa risih. Hanya untuk menunjukkan
yang penting pemerintahan efektif, jalan. Kuenya dibagi ke siapa itu
adalah urusan sekunder. Anda bisa melihat bahwa kalau pejabat itu
adalah background nya pengusaha, meskipun yang bersangkutan
mengatakan telah meninggalkan seluruh bisnisnya, tapi semua orang
tahu bahwa adiknya, kakaknya, anaknya, dan teteh, mamah, aa’
semuanya masih run. Dan dengan tenangnya, berbagai kebijakan, bahkan
yang membuat saya terpana, kalau dalam hal ini apa disebutnya? kalau
dalam bahasa inggris apa disebutnya?i drop my job atau apa..bengong
itu. Kita bingung bahwa ada suatu keputusan dibuat, dan saya banyak
catatan pribadi saya di buku saya. Ada keputusan ini, tiba-tiba
besok lagi keputusan itu ternyata yang menimport adalah
perusahaannya dia. Nah ini merupakan sesuatu hal yang barangkali
tanpa harus mendramatisir yang dikatakan oleh Rocky tadi seolah-olah
menjadi the most reason phenomena. Kita semua tahu, itulah penyakit
yang terjadi di jaman orde baru. Hanya dulu dibuatnya secara
tertutup, tapi sekarang dengan kecanggihan, karena kemampuan dari
kekuasaan, dia mengkooptasi decision making process juga.
Kelihatannya demokrasi, kelihatannya melalui proses check and
balance, tapi di dalam dirinya, unsur mengenai konflik kepentingan
dan tanpa etika begitu kental. Etika itu barang yang jarang disebut
pak. Ada suatu saat saya membuat rapat dan rapat ini jelas
berhubungan dengan beberapa perusahaan. Kebetulan ada beberapa dari
yang kita undang, dia adalah komisaris dari beberapa perusahaan itu.
Kami biasa, dan saya mengatakan dengan tenang, bagi yang punya
aviliasi dengan apa yang kita diskusikan silahkan keluar dari
ruangan. Memang itu adalah tradisi yang coba kita lakukan di
kementrian keuangan. Kebetulan mereka adlaah teman-teman saya. Jadi
teman-teman saya itu dengan bitter mengatakan, “Mba ani jangan
sadis-sadis amat lah kayak gitu. Kalaupun kita disuruh keluar juga
diem-diem aja. Nggak usah caranya kayak gitu.” Saya ingin
menceritakan cerita seperti ini kepada anda bagaimana ternyata
konsep mengenai etika dan konflik kepentingan itu, bisa dikatakan
sangat langka di republik ini. Dan kalau kita berusaha untuk
menjalankan dan menegakkan, kita dianggap menjadi barang yang aneh.
Jadi tadi kalau MC nya menjelaskan bahwa saya ingin menjelaskan
bahwa di luar gua itu ada sinar dan dunia yang begitu bagus, di
dalam saya dianggap seperti orang yang cerita yang nggak nggak aja.
Belum kalau di dalam konteks politik besar, kemudian, wah ini konsep
barat pasti ‘Lihat saja Sri Mulyani, neolib.’

Jadi saya mungkin akan mengatakan bagaimana ke depan di dalam proses
politik. Tentu adalah suatu keresahan buat kita. Karena episod yang
terjadi beberapa kali adalah bahwa di dalam ruangan publik, rakyat
atau masyarakat yang harusnya menjadi the ultimate shareholder dari
kekuasaan. Dia memilih, kepada siapapun CEO di republik ini dan dia
juga memilih dari orang-orang yang diminta untuk menjadi pengawas
atau check terhadap CEO nya.

Dan proses ini ternyata juga tidak murah dan mudah. Sudah banyak
orang yang mengatakan untuk menjadi seorang jabatan eksekutif dari
level kabupaten, kota, propinsi, membutuhkan biaya yang luar biasa,
apalagi presiden pastinya. Dan biayanya sungguh sangat tidak bisa
dibayangkan untuk suatu beban seseorang. Saya menteri keuangan saya
biasa mengurusi ratusan triliun bahkan ribuan, tapi saya tidak kaget
dengan angka. Tapi saya akan kaget kalau itu menjadi beban personal.
Seseorang akan menjadi kandidat mengeluarkan biaya sebesar itu.
Kalkulasi mengenai return of investment saja tidak masuk. Bagaimana
anda mengatakan dan waktu saya mengatakan sya lihat struktur gaji
pejabat negara sungguh sangat tidak rasional. Dan kita pura-pura
tidak boleh menaikkan karena kalau menaikkan kita dianggap mau
mensejahterakan diri sebelum mensejahterakan rakyat. Sehingga
muncullah anomali yang sangat tidak bisa dijelaskan oleh logika akal
sehat, bahkan Rocky bilangnya ada akal miring. Saya mencoba sebagai
pejabat negara untuk mengembalikan akal sehat dengan mengatakan
strukturnya harus dibenahi lagi. Namun toh tetap tidak bisa
menjelaskan suatu proses politik yang begitu sangat mahalnya.
Sehingga memunculkan suatu kebutuhan untuk berkolaborasi dengan
sumber finansialnya. Dan disitulah kontrak terjadi. Di tingkat
daerah, tidak mungkin itu dilakukan dengan membayar melalui gajinya.
Bahkan melalui APBD nya pun tidak mungkin karena size dari APBN nya
kadang-kadang tidak sebesar atau mungkin juga lebih sulit. Sehingga
yang bisa adalah melalui policy. Policy yang bisa dijual belikan.
Dan itu adalah adalah bentuk hasil dari suatu kolaborasi. pertanyaan
untuk kita semua, bagaimana kita menyikapi hal ini didalam konteks
bahwa produk dari kebijakan publik, melalui sebuah proses politik
yang begitu mahal sudah pasti akan distated dengan struktur yang
membentuk awalnya. KArena kebijakan publik adalah hilirnya, hasil
akhir. Hulunya yang memegang kekuasaan, lebih hulu lagi adalah
prosesnya untuk mendapatkan kekuasaan itu demikian mahal. Dan itu
akan menjadi pertanyaan yang concern untuk sebuah sistem demokrasi.
Maka pada saat kita dipilih atau diminta untuk menjadi pembantu atau
menjadibagian dari pemerintah, Tentu kita tidak punya ilusi bahwa
ruangan politik itu vakum atau hampa dari kepentingan. politik
dimana saja pasti tentang kepentingan. Dan kepentingan itu kawin
diantara beberapa kelompok untuk mendapatkan kekuasaan itu. Pasti
itu perkawinannya adalah pada siapa saja yang menjadi pemenang.
Kalau pada hari ini tadi disebutkan ada yang menanyakan atau
menyesalkan atau ada yang menangisi ada yang gelo (jawa:menyesal.
red), kenapa kok Sri Mulyani memutuskan untuk mundur dari Menteri
Keuangan. Tentu ini adalah suatu kalkulasi dimana saya menganggap
bahwa sumbangan saya, atau apapun yang saya putuskan sebagai pejabat
publik tidak lagi dikehendaki di dalam sistem politik. Dimana
perkawinan kepentingan itu begitu sangat dominan dan nyata. Banyak
yang mengatakan itu adalah kartel, saya lebih suka pakai kata kawin,
walaupun jenis kelaminnya sama. (ketawa dan tepuktangan)
Karena politik itu lebih banyak lakinya daripada perempuan makanya
saya katakan tadi. Hampir semua ketua partai politik laki kecuali
satu. Dan di dalam bahwa dimana sistem politik tidak menghendaki
lagi atau dalam hal ini tidak memungkinkan etika publik itu bisa
dimunculkan, maka untuk orang seperti saya akan menjadi sangat tidak
mungkin untuk eksis. Karena pada saat saya menerima tangungjawab
untuk menjadi pejabat publik, saya sudah berjanji kepada diri saya
sendiri, saya tidak ingin menjadi orang yang akan menghianati dengan
berbuat corrupt. Saya tidak mengatakan itu gampang. Sangat painful.
Sungguh painful sekali. Dan saya tidak mengatakan bahwa saya tidak
pernah mengucurkan atau meneteskan airmata untuk menegakkan prinsip
itu. Karena ironinya begitu besar. Sangat besar. Anda memegang
kekuasaan begitu besar. Anda bisa, anda mampu, anda bahkan boleh,
bahkan diharapkan untuk meng abuse nya oleh sekelompok yang
sebetulnya menginginkan itu terjadi agar
nyaman dan anda tidak mau. (tepuk tangan) Pada saat yang sama anda
tidak selalu di apresiasi. P2D kan baru muncul sesudah saya mundur
(ketawa, disini dia terlihat mengusapkan saputangan ke matanya).
Jadi ya terlambat tidak apa-apa, terbiasa. Saya masih bisa
menyelamatkan republik ini lah. Jadi saya tidak tahu tadi, Rocky
tidak ngasih tahu saya berapa menit atau berapa jam. Soalnya diatas
jam 9 argonya lain lagi nanti. Jadi saya gimana harus menutupnya.
Nanti kayaknya nyanyi aja balik terus nanti.

Mungkin saya akan mengatakan bahwa pada bagian akhir kuliah saya ini
atau cerita saya ini saya ingin menyampaikan kepada semua
kawan-kawan disini. Saya bukan dari partai politik, saya bukan
politisi, tapi tidak berarti saya tidak tahu politik. Selama lebih
dari 5 tahun saya tahu persis bagaimana proses politik terjadi. Kita
punya perasaan yang bergumul atau bergelora atau resah. Keresahan
itu memuncak pada saat kita menghadapi realita jangan-jangan banyak
orang yang ingin berbuat baik merasa frustasi. Atau mungkin saya
akan less dramatic. Banyak orang-orang yang harus dipaksa untuk
berkompromi dan sering kita menghibur diri dengan mengatakan
kompromi ini perlu untuk kepentingan yang lebih besar. Sebetulnya
cerita itu bukan cerita baru, karena saya tahu betul pergumulan para
teknokrat jaman Pak Harto, untuk memutuskan stay atau out adalah
pada dilema, apakah dengan stay saya bisa membuat kebijakan publik
yang lebih baik sehingga menyelamatkan suatu
kerusakan yang lebih besar. Atau anda out dan anda disitu akan punya
kans untuk berbuat atau tidak, paling tidak resiko getting associated
with menjadi less. Personal gain, public loss. If you are stay, dan
itu yang saya rasakan 5 tahun, you suddenly feel that everybody is
your enemy.
KArena no one yang sangat simpati dan tahu kita pun akan tidak
terlalu happy karena kita tetap berada di dalam sistem. Yang tidak
sejalan dengan ktia juga jengkel karena kita tidak bisa masuk
kelompok yang bisa diajak enak-enakan. Sehingga anda di dalam di
sandwich di dua hal itu. Dan itu bukan suatu pengalaman yang mudah.
Sehingga kita harus berkolaborasi untuk membuat space yang lebih
enak, lebih banyak sehingga kita bisa menemukan kesamaan. Nah kalau
kita ingin kembali kepada topiknya untuk menutup juga, saya rasa
forum-forum semacam ini atau saya mengatakan kelompok seperti anda
yang duduk pada malam hari ini adalah kelompok kelas menengah. YAng
sangat sadar membayar pajak. Membayarnya tentu tidak sukarela, tidak
seorang yang patriotik yang mengatakan dia membayar pajak sukarela.
Tapi meskipun tidak sukarela, anda sadar bahwa itu adalah suatu
kewajiban untuk menjaga republik ini tetap berdaulat. Dan orang
seperti anda yang tau membayar pajak adalah kewajiban dan sekaligus
hak untuk menagih kepada negara, mengembalikan dalam bentuk sistim
politik yang kita inginkan. Maka sebetulnya di tangan orang-orang
seperti anda lah republik ini harus dijaga. Sungguh berat, dan saya
ditanya atau berkali-kali di banyak forum untuk ditanya, kenapa ibu
pergi? Bagaimana reformasi, kan yang dikerjakan semua penting.
Apakah ibu tidak melihat Indonesia sebagai tempat untuk pengabdian
yang lebih penting
dibandingkan bank dunia.
Seolah-olah sepertinya negara ini menjadi tanggungjawab Sri Mulyani.
Dan saya keberatan. Dan saya ingin sampaikan di forum ini karena
anda juga bertanggungjawab kalau bertama hal yang sama ke saya. Anda
semua bertanggungjawab sama seperti saya. Mencintai republik ini
dengan banyak sekali pengorbanan sampai saya harus menyampaikan
kepada jajaran pajak, jajaran bea cukai, jajaran perbendaharaan,
“Jangan pernah putus asa mencintai republik.” Saya tahu, sungguh
sulit mengurusnya pada masa-masa transisi yang sangat pelik.
Kecintaan itu paling tidak akan terus memelihara suara hati kita.
Dan bahkan menjaga etika kita di dalam betindak dan berbuat serta
membuat keputusan. Dan saya ingin membagi kepada teman-teman disini,
karena terlalu banyak di media seolah-olah ditunjukkan yang terjadi
dari aparat di kementrian keuangan yang sudah direformasi masih
terjadi kasus seperti Gayus. Saya ingin memberikan testimoni bahwa
banyak sekali aparat yang betul-betul genuinly adalah orang-orang
yang dedicated. Mereka yang cinta republik sama seperti anda. Mereka
juga kritis, mereka punya nurani, mereka punya harga diri. Dia
bekerja pada masing-masing unit, mungkin mereka tidak bersuara
karena mereka adalah bagian dari birokrat yang tidak boleh bersuara
banyak tapi harus bekerja. Sebagian kecil adalah kelompok rakus, dan
dengan kekuasaan sangat senang untuk meng abuse. Tapi saya katakan
sebagian besar adalah orang-orang baik dan terhormat. Saya ingin
tolong dibantu, berilah ruang untuk orang-orang ini untuk dikenali
oleh anda juga dan oleh masyarakat. Sehingga landscape negara ini
tidak hanya didominasi oleh cerita, oleh tokoh, apalagi dipublikasi
dengan seolah-oalh menggambarkan bahwa seluruh sistem ini adalah
buruk dan runtuh. Selama seminggu ini saya terus melakukan pertemuan
dan sekaligus perpisahan dengan jajaran di kementrian keuangan dan
saya bisa memberikan, sekali lagi, testimoni bahwa perasaan mereka
untuk membuktikan bahwa reform bisa jalan ada disana. Bantu mereka
untuk tetap menjaga api itu. Dan jangan kemudian anda disini bicara
dengan saya, ya bisa diselamatkan kalau sri mulyani tetap menjadi
Menteri keuangan. Saya rasa tidak juga.
Suasana yang kita rasakan pada minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan
yang lalu, seolah-olah persoalan negara ini disandera oleh satu
orang, sri mulyani. Sedemikian pandainya proses politik itu diramu
sedemikian sehingga seolah-olah persoalannya menjadi persoalan satu
orang. Seseorang yang pada sautu ketika dia harus membuat keputusan
yang sungguh tidak mudah, dengan berbagai pergumulan, kejengkelan,
kemarahan, kecapekan, kelelahan, namun dia harus tetap membuat
kebijakan publik. Dia berusaha, berusaha di setiap pertemuan,
mencoba untuk meneliti dirinya sendiri apakah dia punya kepentingan
pribadi atau kelompok, dan apakah dia diintervensi atau tidak,
apakah dia membuat keputusan karena ada tujuan yang lain.
Berhari-hari, berjam-jam dia bertanya, dia minta, dia mengundang
orang dan orang-orang ini yang tidak akan segan mengingatkan kepada
saya. Meskipun mereka tahu saya menteri, mereka lebih tua dari saya.
Orang seperti pak Darmin, siapa yang bisa bilang
atau marahin pak marsilam?Wong semua orang dimarahin duluan sama dia.
Mereka ada disana hanya untuk mengingatkan saya berbagai
rambu-rambu, berbagai pilihan dan pilihan sudah dibuat. Dan itu
dilaporkan, dan itu diaudit dan itu kemudian dirapatkan secara
terbuka. Dan itu kemudian dirapatkerjakan di DPR. Bagaimana mungkin
itu kemudia 18 bulan kemudian dia seolah-olah menjadi keputusan
individu seorang Sri Mulyani. Proses itu berjalan dan etika sunyi.
Akal sehat tidak ada. Dan itu memunculkan suatu perasaan apakah
pejabat publik yang tugasnya membuat kebijakan publik pada saat dia
sudah mengikuti rambu-rambu, dia masih bisa divictimize oleh sebuah
proses politik. SAya hanya mengatakan, kalau dulu pergantian rezim
orde lama ke orde baru, semua orang di stigma komunis, kalau ini
khusus didisain pada era reformasi seorang distigma dengan sri
mulyani identik dengan century. Mungkin kejadiannya di satu orang
saja, tapi sebetulnya analogi dan kesamaan mengenai suatu
penghakiman telah terjadi.

Sebetulnya disitulah letak kita untuk mulai bertanya, apakah proses
politik yang didorong, yang dimotivate, yang ditunggangi oleh suatu
kepentingan membolehkan seseorang untuk dihakimi, bahkan tanpa
pengadilan. Divonis tanpa pengadilan. Itu barangkali adalah suatu
episod yang sebetulnya sudah berturut-turut kita memahami
konsekuensi sebagai pejabat publik yang tujuannya membuat kebijakan
publik, dan berpura-pura seolah-olah ada etika dan norma yang
menjadi guidance kita dibenturkan dengan realita-realita politik.
Dan untuk itu, saya hanya ingin mengatakan sebagai penutup, sebagian
dari anda mengatakan apakah Sri mulyani kalah, apakah sri mulyani
lari? Dan saya yakin banyak yang menyesalkan keputusan saya. Banyak
yang menganggap itu adalah suatu loss atau kehilangan. Diantara anda
semua yang ada disini, saya ingin mengatakan bahwa saya menang. Saya
berhasil. Kemenangan dan keberhasilan saya definisikan menurut saya
karena tidak didikte oleh siapapun termasuk mereka yang menginginkan
saya tidak disini. (applause)
Saya merasa berhasil dan saya merasa menang karena definisi saya
adalah tiga. Selama saya tidak menghianati kebenaran, selama saya
tidak mengingkari nurani saya, dan selama saya masih bisa menjaga
martabat dan harga diri saya, maka disitu saya menang. Terimakasih
(standing applause)

3 responses

Leave a Reply (boleh kasi komentar)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s