Siapa SMI sebenarnya ?

Siapa SMI

From: Marwan Batubara
Sender: alumni_ftui@yahoogroups.com
Date: Tue, 01 Jun 2010 09:58:25
To:
Reply-To: alumni_ftui@yahoogroups.com
Subject: [alumni_ftui] Siapa SMI yang sebenarnya……
Rekan-rekan sekalian,
Berikut tulisan yang agak panjang tentang SMI.
Mohon maaf kalau tidak berkenan.
wass

mb

SRI MULYANI INDRAWATI (SMI), BERKELEY MAFIA, ORGANISASI TANPA BENTUK
(OTB), IMF DAN WORLD BANK (WB)

Oleh Kwik Kian Gie

Mundurnya Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai Menteri Keuangan RI
menimbulkan kehebohan dan banyak pertanyaan tentang penyebab yang
sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa perpindahannya pada pekerjaan yang baru di World Bank (WB) adalah hal yang membanggakan. Tetapi ada yang berpendapat, bahkan berkeyakinan tidak wajar, terutama kalau dikaitkan dengan skandal Bank Century (Century).

Saya termasuk yang berpendapat, bahkan yakin sangat tidak wajar.
Alasan-alasan saya sebegai berikut.
Beberapa ungkapan dan pernyataan dalam berbagai pidato perpisahannya
mengandung teka-teki dan mengundang banyak pertanyaan, yaitu : “Jangan
ada pemimpin yang mengorbankan anak buahnya.” “Saya tidak bisa
didikte”.
“Saya menang”. “Saya tidak minggat, saya akan kembali”. Dalam
pidato
serah terimanya kepada Menkeu yang baru mengangisnya tidak wajar,
berkali-kali dan sangat-sangat sedih. Lucu, menyatakan menang kok
menangis sampai seperti itu. Juga sangat tidak wajar adanya sikap yang
demikian fanatiknya dari staf Departemen Keuangan dengan ungkapan
belasungkawa, seolah-olah SMI sudah meninggal.
SMI sedang diperiksa oleh KPK sebagai tindak lanjut dari penyelidikan
tentang skandal Century. Dalam proses yang sedang berjalan, Bank Dunia
menawarkan jabatan dengan dimulainya efektif pada tanggal 1 Juni 2010.

Bank Dunia yang selalu mengajarkan good governance dan supremasi hukum ternyata sama sekali tidak mempedulikan adanya proses hukum yang sedang
berlangsung terhadap diri SMI.

Menurut Jakarta Post, yang memberitakan melalui siaran pers tentang
pengangkatan SMI sebagai managing director di WB adalah WB sendiri.
Setelah itu, melalui wawancara barulah SMI mengakui bahwa berita itu
benar. Itu terjadi pada tanggal 4 Mei 2010.

Juru bicara Presiden memberi pernyataan bahwa Presiden SBY akan memberi
konperensi pers setelah memperoleh ketegasan dari Presiden WB Robert
Zoelick. Namun sehari kemudian diberitakan bahwa SBY telah menerima
surat dari Presiden WB pada tanggal 25 April 2010. *Mengapa SBY merasa
perlu berpura-pura seperti ini ?
*
Dalam konperensi persnya, SBY memuji SMI sebagai salah seorang menteri
terbaiknya yang disertai dengan rincian prestasi dan capaian-capaiannya.
Tetapi *justru dengan bangga melepaskan SMI supaya tidak melanjutkan
baktinya kepada bangsa Indonesia.
*
SMI diberi waktu 72 jam untuk memberikan jawabannya menerima atau
menolak tawaran WB. Tetapi SMI tidak membutuhkan waktu itu, karena dalam
24 jam langsung saja memberikan jawaban bahwa dirinya menerima tawaran itu.

Dan antara penerimaan tawaran dan efektifnya dia berfungsi di WB hanya
25 hari. Seorang sopir saja membutuhkan waktu transisi yang lebih lama
untuk majikannya perorangan. Tetapi SMI dan SBY merasa tidak apa-apa
kalau jangka waktu tersebut hanyalah 25 hari.

Mustahil bahwa WB yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia tidak
mengetahui dan tidak mengikuti bekerjanya Pansus Century di DPR.
Mustahil juga bahwa kantor perwakilan WB di Jakarta dan kantor pusatnya
tidak mengetahui isi dari Laporan BPK. Dengan sendirinya juga mustahil
bahwa WB tidak mengetahui bahwa sampai dibuktikan sebaliknya, SMI memang
belum bersalah, tetapi jelas bermasalah yang masih dalam proses
penyelesaian dan kejelasan oleh KPK.

*Tetapi WB yang di seluruh dunia mengumandangkan dan mengajarkan Good Governance dan jagoan dalam menegakkan supremasi hukum melakukan penginjak-injakan proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

Ketika itu, tindakan WB jelas melecehkan dan bahkan menganggap
keseluruhan proses yang telah berjalan di Pansus Century DPR RI sebagai tidak ada atau hanya dagelan saja. Maka sangatlah menyedihkan bahwa
sikap yang demikian oleh WB didukung oleh Presiden RI, sedangkan SMI
bersikap tidak akan ada siapapun di Indonesia yang bisa menyentuhnya
selama WB ada di belakangnya.
*
Ketika berita itu meledak, banyak orang termasuk saya sendiri yang
bertanya-tanya, apakah pengangkatannya ini tidak akan menimbulkan
gejolak. Ternyata sama sekali tidak. Dalam waktu 10 hari sudah tidak ada lagi yang berbicara dengan nada kritis. Sebaliknya, *banyak sekali yang
berbicara dengan nada memuji.
*
Yang lebih mengejutkan lagi yalah *praktis tidak ada elit politik
Indonesia yang marah kepada WB*. Sebaliknya, dalam konperensi persnya
Presiden RI SBY merasa berterima kasih kepada WB yang telah memberikan
penghargaan kepada Indonesia, karena telah sudi memungut SMI menduduki
jabatan yang terhormat di WB sebagai Managing Director.
Ada suara dari DPR, terutama dari Faisal Akbar (Hanura) yang menyerukan
agar SMI dicekal sebelum pemeriksaannya oleh KPK tuntas dengan
kesimpulan bahwa SMI memang bersih dalam kebijakannya bailout century.
Namun pernyataan yang sangat logis ini tidak bergaung. *Respons dari KPK
justru mengatakan bahwa pemeriksaan dapat dilanjutkan di Washington, DC.
Langsung saja muncul reaksi yang mengatakan bahwa pemeriksaan semacam
ini akan sangat mahal, karena jaraknya yang jauh, dan juga akan
terkendala oleh tersedianya dokumen-dokumen yang dibutuhkan.* Saya
sendiri tidak dapat membayangkan bahwa WB akan mengizinkan adanya
seorang managing director–nya diperiksa oleh KPK di markas WB di
Washington, DC.
Tadinya saya berpikir bahwa kalau dilakukan, pemeriksaan seorang

managing director oleh KPK di Washington, DC pasti akan menarik

perhatian pers internasional. Ternyata salah. Kenyataan adanya

*pengangkatan seorang MD WB yang bermasalah sama sekali tidak menarik

perhatian pers internasional, terutama pers AS*. Masih segar dalam

ingatan kita betapa *hebohnya reaksi pers internasional ketika Paul

Wlfowitz terlibat skandal*, sehingga memaksanya mengundurkan diri. Apa

artinya ? Begitu hebatkah SMI, atau begitu remehnya bangsa Indonesia di

mata pers internasional, sehingga peristiwa Century yang sedang

berlangsung dianggap tidak ada ?

Episode paling akhir dari hijrahnya SMI ke WB adalah penampilan SMI

dalam pertemuan-pertemuan perpisahan. Pidatonya yang mendapat tepuk

tangan sambil berdiri (standing ovation) dari orang-orang seperti

*Gunawan Mohammad, Marsilam Simanjuntak, Wimar Witoelar* mengundang

renungan apa gerangan yang ada di belakang ucapannya yang hanya sepotong

tanpa penjelasan lanjutannya itu ? Yaitu : “Saya menang”, “Jangan lagi

ada pemimpin yang tidak melindungi atau mengorbankan anak buahnya.” “I

will come back” yang sangat mirip dengan ucapan *Mac Arthur : ” I shall

return”.*

Akankah SMI membentuk semacam pemerintahan in exile yang akan kembali

menjadi Presiden RI ? Sudah ada yang menyuarakan bahwa SMI-lah yang

paling cocok untuk menjadi Presiden RI di tahun 2014.

Di satu pihak demikian gagah beraninya sikap yang ditunjukkan oleh SMI

dalam beberapa pidatonya, tetapi beliau menangis berkali-kali dengan

wajah yang sangat-sangat sedih ketika berpidato dalam acara serah terima

jabatan kepada Menteri Keuangan yang baru. Ada apa ? Sedihkah ? Menurut

SMI sendiri tidak, dia menangis karena merasa “plong”, merasa lega.

Bukankah orang menangis karena sedih atau karena terharu ? Kalau lega,

apalagi “plong” biasanya bersorak sorai.

*Apa pula yang menyebabkan Presiden SBY menghapus pengangkatan Anggito

Abimanyu sebagai Wakil Menteri Keuangan tanpa yang bersangkutan

diberitahu sebelumnya*. Anggito mengetahuinya dari media massa seperti

kita semua. Maka demi harga diri profesional, dia mengundurkan diri,

membuang semua karir cemerlang yang dijalaninya. Demikian kejam,

manipulatif, raja tega, main diktator, ataukah ada kekuatan besar, ada

big stream that Presdient SBY can not resist ?

METAFORSA BERKELEY MAFIA MENJADI ORGANISASI TANPA BENTUK (OTB)

Fenomena adanya sekelompok ekonom yang dikenal dengan sebutan Berkeley

Mafia sudah kita ketahui. Aliran pikiran yang dihayati oleh kelompok ini

juga sudah kita kenali. Komitmennya membela rakyat Indonesia ataukah

membela kepentingan-kepentingan yang diwakili oleh 3 lembaga keuangan

internasional (Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF) juga sudah

diketahui oleh masyarakat luas.

Pembentukan kelompok yang terkenal dengan nama *Berkeley Mafia* sudah

dimulai sejak lama. Namanya menjadi terkenal dalam *Konperensi Jenewa*

di bulan *November 1967 *yang akan diuraikan lebih lanjut pada bagian

akhir tulisan ini. Awalnya kelompok ini adalah para *ekonom dari FE UI

yang disekolahkan di Universitas Berkeley untuk meraih gelar Ph.D*.

Tetapi lambat laun menjadi sebuah Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) yang

sangat kompak dan kokoh ideologinya. *Ideologinya mentabukan campur

tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi*. Afiliasinya dengan kekuatan

asing yang diwakili oleh Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF,

sehingga sangat sering memenangkan kehendak mereka yang merugikan

bangsanya sendiri. Lambat laun para anggotanya meluas dari siapa saja

yang sepaham. Banyak ekonom yang tidak pernah belajar di Universitas

Berkeley, bahkan tidak pernah belajar di UI menjadi anggota. Mereka

membentuk keturunan-keturunannya.

Anggotanya ditambah dengan para *sarjana ilmu politik dari Ohio State

University dengan Prof. Bill Liddle* sebagai tokohnya, karena dia merasa

dirinya “*Indonesianist*” dan diterima oleh murid-muridnya sebagai akhli

tentang Indonesia. Paham dan ideologi yang dihayatinya sama.

Kemudian diperkuat dengan orang-orang yang merasa dirinya paling pandai

di Indonesia, sedangkan rakyatnya masih bodoh. Sikapnya seperti para

pemimpin dan kader *Partai Sosialis Indonesia (PSI)* dahulu, yang

dipimpin oleh *Sutan Sjahrir*. Kecenderungannya memandang rendah dan

sinis terhadap bangsanya sendiri, dengan sikap yang selalu tidak mau

menjawab kritikan terhadap dirinya, melainkan disikapi dengan senyum

yang khas, bagaikan dewa yang sedang tersenyum sinis. Sikap ini terkenal

dengan sikap “*senyum dewata*”. Dengan senyum dewata banyak masalah

sulit yang sedang menggantung memang menjadi lenyap.

Dengan demikian sebutan Berkeley Mafia sebaiknya diganti dengan

*Organisasi Tanpa Bentuk (OTB).*

Ilustratif tentang adanya OTB ini adalah pidato *Dorodjatun

Kuntjorojakti* yang pertama kali dalam forum *CGI* sebagai *Menko

Perekonomian* dalam kabinet *Megawati*. Kepada sidang CGI diberikan

gambaran tentang perekonomian Indonesia. Setelah itu dikatakan olehnya

bahwa dia mengetahui kondisi perekonomian Indonesia dengan cepat karena

dia selalu asistennya *Prof. Ali Wardhana* dan dekat dengan *Prof.

Widjojo Nitisastro*. Selanjutnya dikatakan bahwa “dirinya bukan anggota

partai politik. Tetapi kalau toh harus menyebut organisasinya, sebut

saja *Partai UI Depok”*. Setengah bercanda, setengah bangga, secara

tersirat Dorodjatun mengakui bahwa *OTB memang ada, pandai, profesional

dan berkuasa.

*

KAITAN Sri Mulyani Idrawati (SMI), PERAN KELOMPOK “BERKELEY MAFIA” DAN

PENGANGKATANNYA SEBAGAI MANAGING DIRECTOR DI BANK DUNIA.

Jauh sebelum SMI menjadi “orang”, Berkeley Mafia sudah lahir dan sangat

instrumental buat kekuatan asing. SMI adalah salah satu kader yang

berkembang menjadi “*Don*”.

Marilah kita telusuri sejarahnya. *Pencuatan Berkeley Mafia* yang

pertama kali dan fenomenal terjadi di *Jenewa di bulan November 1967*,

ketika mereka mendukung atau lebih tepat “mengendalikan” pimpinan

delegasi RI, yaitu *Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Adam Malik*.

Tentang hal ini akan saya kemukakan pada bagian akhir tulisan ini dengan

mengutip *John Pilger, Jeffrey Winters dan Bradley Simpson* yang akan

diuraikan pada bagian akhir tulisan ini. Kita fokus terlebih dahulu pada

jejak dan track record SMI.

JEJAK SMI DAN TRACK RECORD-NYA SEBAGAI KADER OTB YANG SANGAT GIGIH DAN

MILITAN

SMI adalah orang yang sejak awal sudah disiapkan sebagai kader yang

militan dari OTB. Seperti yang lain-lainnya, karir dimulai dari FE-UI.

Karirnya yang menonjol tidak sebagai dosen, tetapi sebagai *Direktur

Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat UI (LPEM UI)*. Tidak

berlebihan kalau dikatakan bahwa *FE UI dan Departemen Keuangan adalah

pusat pengkaderan OTB.

*

Ketika sudah terlihat jelas bahwa PDI-P akan menang dalam pemilu tahun

1999, dan Ketua Umumnya Megawati diperkirakan pasti akan menjadi

Presiden, Kongres-nya di Bali menarik perhatian dari seluruh dunia. Saya

terkejut melihat *SMI, Dr. Sjahrir* almarhum dan *teknokrat Berkeley

Mafia lainnya hadir dalam Kongres tersebu*t yang mendapat tempat khusus

di stadion berlangsungnya pidato pembukaan oleh Megawati, yaitu duduk di

kursi di bawah panggung. Tidak berdiri di depan panggung bersama-sama

dengan massa yang mendengarkan pidato Ketua Umum PDI-P. Buat saya sangat

mengherankan karena Berkeley Mafia adalah arsitek pembangunan ekonomi di

era Soeharto yang dengan sendirinya bersikap berseberangan dan sangat

melecehkan serta memandang rendah PDI-P. Mengapa mereka sekarang hadir

dalam Kongres PDI-P ? Ternyata mereka dibawa oleh orang yang ketika itu

sangat dekat dengan Megawati. Mereka diperkenalkan kepada Megawati

sebagai calon-calon menteri dalam Kabinet Mega nantinya.

Dari sini sangatlah jelas bahwa buat *OTB, yang penting memegang

kekuasaan ekonomi tanpa peduli siapa Presidennya dan tanpa peduli apa

ideologi Presidennya*. Mereka mempunyai organisasi sendiri yang saya

sebut OTB tadi dengan *kekuatan dan pengaruh yang sangat besar.

Sepanjang 32 tahun rezim Soeharto, mereka selalu memegang tampuk

kekuasaan ekonomi.*

Ketika pak Harto mengundurkan diri dan digantikan oleh Habibie, walaupun

sudah tidak 100% lagi, *kekuasaan ekonomi ada di tangan para menteri OTB.

*

Sejak pak Harto berkuasa sampai dengan Megawati, dua Don dari OTB,

*Widjojo Nitisastro dan Ali Wardhana* selalu secara resmi *penasihat

Presiden* atas dasar *Keputusan Presiden.*

Habibie digantikan oleh Gus Dur sebagai Presiden. Dalam kabinet Gus Dur

tidak ada satupun menteri dari OTB. Menko EKUIN dipegang oleh Kwik Kian

Gie (KKG), Menteri Keuangannya *Bambang Sudibyo*, Menteri Perdagangan

dan Industri Jusuf Kalla. Tiga orang ini jelas tidak ada sangkut pautnya

dengan OTB dan sama sekali tidak dapat dipengaruhi oleh OTB.

Dalam waktu singkat Gus Dur ditekan oleh kekuatan internasional dan

kekuatan para pengusaha besar di dalam negeri untuk memecat KKG. Karena

sudah lama bersahabat, Gus Dur menceriterakannya terus terang kepada

KKG, sambil mengatakan bahwa beliau telah mencapai kompromi dibentuk

*Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dengan Emil Salim* sebagai *Ketua* dan

*SMI sebagai sekretarisnya*. Di dalamnya ada beberapa anggota yang hanya

berfungsi sebagai embel-embel. Mereka tidak pernah aktif *kecuali SMI

dan Emil Salim*. DEN berhak menghadiri setiap rapat koordinasi oleh

Menko EKUIN. Sebelum dan setelah KKG menjabat Menko EKUIN DEN tidak

pernah ada. Jadi DEN memang khusus diciptakan untuk menjaga, mengawasi

dan memata-matai KKG supaya jangan neko-neko terhadap OTB dan

kepentingan World Bank, Bank Pembangunan Asia dan IMF.

Dalam rapat koordinasi yang pertama KKG mengatakan kepada para menteri

yang ada dalam koordinasinya bahwa kita sedang berhadapan dengan IMF

yang mengawasi dengan ketat pelaksanaan *Letter of Intent (LoI).* Banyak

dari butir-butir dalam LoI yang merugikan bangsa Indonesia, antara lain,

*bea masuk untuk impor beras dan gula harus nol persen*, sedangkan

ketika itu produksi dalam negeri melimpah. Maka KKG mengatakan supaya

para menteri bersikap membela kepentingan bangsa Indonesia, kalau perlu

menelikung, menghambat atau menyiasati LoI yang merugikan bangsa kita.

Kalau mereka menghadapi persoalan KKG sebagai Menko EKUIN akan

bertanggung jawab.

Beberapa hari kemudian *Emil Salim* mendatangi *KKG* *menegur dengan

keras* bahwa *KKG tidak boleh bersikap seperti itu*. KKG harus taat

melaksanakan semua butir yang ada di dalam LoI, karena KKG sendirilah

sebagai Menko EKUIN yang menandatangani LoI.

Beberapa hari lagi setelah itu, Bambang Sudibyo (Menkeu), KKG dan Emil

Salim dipanggil oleh Gus Dur. Gus Dur mempersilakan Emil Salim

mengkuliahi KKG dan Bambang Sudibyo yang isinya tiada lain adalah

butir-butir dari LoI.

Mungkin dirasakan tidak mempan, sidang kabinet diselenggarakan secara

khusus yang *agendanya tunggal,* yaitu *membahas LoI*. Kepada setiap

menteri diberikan selembar formulir yang isinya butir-butir LoI yang

harus dilaksanakan oleh masing-masing menteri yang bersangkutan, dan

kemudian harus ditandatangani. *Menteri-menteri menggerutu diperlakukan

seperti anak SD.*

Dalam sidang kabinet itu, *Mensesneg Bondan Gunawan* membacakan

uraiannya tentang butir-butir LoI yang mutlak harus dilaksanakan oleh

setiap menteri, lengkap dengan slides. SMI hadir dalam sidang kabinet

itu. Seusai membacakannya, Bondan sambil berkeringat menggerutu kepada

KKG sambil mengatakan “*diamput*” bahwa dirinya tidak mengerti ekonomi

kok disuruh memaparkan hal-hal seperti itu. Ketika KKG menanyakannya

siapa yang membuatnya, dijawab singkat : *SMI*.

Sebagai Menko EKUIN KKG *ex officio* menjabat *Ketua KKSK* yang memimpin

dan memutuskan tentang rekapitalisasi bank-bank seperti yang tercantum

dalam LoI. Dalam rapat tentang rekap BNI sebesar Rp. 60 trilyun, LoI

mengatakan bahwa rekap dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar

Rp. 30 trilyun, seluruh Direksi diganti dan dipantau ap*akah bekerja

dengan baik menurut ukuran IMF*. Kalau ya, maka Rekap. kedua sebesar Rp.

30 trilyun dilakukan. *Darmin Nasution* yang ketika itu Direktur di

Kementerian Keuangan hadir mewakili Depkeu. Dia mengusulkan supaya

Rekap. dilakukan sekaligus saja sebesar Rp. 60 trilyun, agar pemerintah

tidak perlu dua kali minta izin/melaporkan kepada DPR. SMI yang hadir

protes, mengatakan bahwa dalam LoI tercantum Rekap. dalam dua tahap. KKG

merasa usulan Darmin Nasution masuk akal. Maka diputuskan olehnya bahwa

Rekap. dilakukan sekaligus. Terlihat *SMI sibuk dengan HP-nya.*

Seusai rapat, begitu KKG tiba di ruang kerjanya dari ruang rapat, telpon

berdering dari *John Dordsworth*, Kepala Perwakilan IMF di Jakarta yang

marah-marah karena KKG memutuskan tentang Rekap. BNI yang bertentangan

dengan ketentuan LoI. Begitu telpon diletakkan telpon berdering lagi

dari *Bambang Sudibyo* yang menceriterakan bahwa dirinya baru

dimarah-marahi oleh *Mark Baird*, Kepala Perwaklian Bank Dunia di

Jakarta tentang hal yang sama. Sangat jelas tugas SMI ternyata

melaporkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Pemerintah dan dianggap

menyimpang dari yang dikehendaki oleh IMF, walaupun yang dikehendaki

oleh IMF merugikan bangsa Indonesia.

Peristwa selanjutnya adalah ketika KKSK harus merekap *Bank Danamon*.

Bank Danamon diwakili oleh Dirutnya, seorang Amerika bernama *Milan

Schuster* dan Direkturnya puteranya *Ali Wardhana, Mahendra Wardhana*.

Mereka mengemukakan bahwa Bank Danamon menderita kerugian setiap

bulannya dan CAR-nya juga di bawah 8%. KKG bertitik tolak dari jumlah

kerugian setiap bulannya. Untuk menutup kerugian ini, surat utang

pemerintah yang bernama Obligasi Rekapitalisasi Perbankan (OR) yang

harus diinjeksikan haruslah Rp. X yang harus memberikan pendapatan bunga

sebesar kerugian Bank Danamon. Maka keluarlah angka Rp. 18 trilyun.

Dengan pendapatan bunga sebesar 1% sebulan dari OR yang Rp. 18 trilyun,

kerugian Bank Danamon akan tertutup, atau Bank Danamon tidak akan

bleeding lagi. SMI langsung protes mengatakan bahwa menginjeksi OR

sebesar Rp. 18 trilyun berarti menjadikan CAR-nya sebesar 36%, sedangkan

LoI memerintahkan merekap bank-bank sampai CAR-nya menjadi 8% saja. KKG

tidak peduli, karena yang hendak dicapai adalah supaya Bank berhenti

merugi. Kalau rekap dilakukan dengan jumlah yang hanya cukup untuk

menjadikan CAR 8% saja, pendapatan bunganya akan jauh lebih kecil

daripada kerugiannya, sehingga rekapitalisasi tidak akan menghentikan

kerugian-nya (masih tetap bleeding).

Kebijakan KKG yang menyimpang dari LoI, tetapi jelas-jelas lebih logis

ini ternyata dilaporkan kepada IMF oleh SMI. Saya mengetahui tentang hal

ini, karena ketika melakukan kunjungan kehormatan pada Menteri Keuangan

*Larry Summers* di kantornya di *Washington, DC*, saya diterima oleh

Larry Summers sendiri sebagai Menteri Keuangan, didampingi oleh *Timothy

Geithner* selalu Deputy-nya plus beberapa pejabat tinggi lainnya yang

*memarahi KKG bahwa KKG selalu menelikung LoI-nya IMF*. Ketika saya

tanyakan tentang apa konkretnya sebagai contoh, dia menceriterakan

persis seperti yang dikatakan oleh SMI dalam rapat KKSK.

Selaku Menko EKUIN KKG harus memimpin delegasi RI ke *Paris Club* untuk

berunding tentang penjadwalan kembali pembayaran hutang yang sudah jatuh

tempo, karena *Pemerintah tidak mampu membayarnya*. KKG diundang ke

Departemen Keuangan guna menerima penjelasan-penjelasan tentang jalannya

perundingan, dan juga diberikan arahan-arahan oleh *3 perusahaan

konsultan asing* yang terkenal dengan nama “*Troika*”. Saya lupa nama

dari masing-masing perusahaan konsultan tersebut. Dikatakan juga bahwa

KKG beserta delegasinya (*Dono Iskandar* dari BI dan *Jusuf Anwar* dari

Depkeu) harus siap bahwa lamanya perundingan 24 jam non stop tanpa dapat

tidur, yaitu dari jam 10.00 pagi sampai jam 10.00 pagi keesokan harinya.

KKG mengatakan bahwa dia tidak mau mengikuti skenario yang seperti itu.

KKG minta kepada para petinggi Depkeu yang hadir agar mempersiapkan

gambaran menyeluruh tentang posisi hutang luar negeri RI. KKG akan

mengatakan bahwa *jumlah hutang yang demikian besarnya adalah kesalahan

negara-negara pemberi hutang juga, yang sejak tahun 1967 menggerojok

hutang kepada Indonesia melalui IGGI/CGI.* Setelah mengucapkan pidato

singkat ini KKG akan tidur, dan mempersilakan mereka berunding

sesukanya. Apa yang merekaputuskan akan dipenuhi oleh KKG kalau dianggap

reasoanble dan fair, tetapi kalau dianggap tidak fair akan ditolak dan

KKG akan segera terbang kembali ke Indonesia sambil mengatakan akan

berani menghadapi resiko apapun.

Beberapa hari kemudian *Marsilam Simanjuntak (Mensesneg)* menelpon KKG

memberitahukan bahwa Presiden Gus Dur telah menerbitkan *Keputusan

Presiden* yang membentuk *Tim Asistensi pada Menko EKUIN* yang harus

mengawal (baca mengawasi dan mengendalikan) Menko EKUIN selama

perundingan *Paris Club*. Ketuanya *Widjojo Nitisastro* dan

Sekretarisnya *SMI*. Memang selama perundingan Widjojo N. dan SMI

mengapit KKG dan Bambang Sudibyo selama 24 jam, supaya mereka menjaga

bahwa KKG benar-benar menanggapi pasal demi pasal dari para anggota

Paris Club.

Ketika Megawati menjabat Presiden, diberitakan di Kompas bahwa SMI akan

menjabat sebagai anggota Board of Directors IMF di Washington mewakili

Indonesia. KKG menanyakan hal itu kepada Mega. Beliau terkejut sambil

mengatakan : “kok enak saja, kan harus dengan persetujuan saya ?”,

sambil mengatakan juga bahwa beliau tidak pernah mengetahuinya dan tidak

pernah menandatangani Keppres untuk itu. Beberapa hari kemudian

diberitakan lagi di Kompas bahwa SMI sudah akan efektif menjabat per

tanggal tertentu. KKG menanyakan hal itu lagi kepada Megawati, dan

dijawab bahwa Keppresnya memang sudah ditandatangani dengan alasan

“…daripada, daripada ….”

Konon kabarnya, *sebelum susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I

terbentuk*, SBY didatangi oleh *Dubes AS Ralph Boyce* dan *Kepala

Perwakilan Bank Dunia* di Jakarta *Andrew Steer.* Mereka mengatakan

bahwa *kendali ekonomi* hendaknya diberikan kepada *SMI, Boediono dan

Mari Pangestu.* Boediono menolak yang bisa dipahami. Seusai sidang

kabinet Megawati terakhir Boediono berpamitan dengan rekan-rekan

menterinya. Dia mengatakan bahwa salah satu dari kita bisa saja diminta

lagi oleh SBY untuk duduk dalam kabinetnya. Tetapi dia (Boediono) tidak

akan mau duduk dalam pemerintahan. Dia sudah fed up dan akan kembali ke

kampus saja. Saya termasuk yang diberitahu tentang hal ini. Maka saya

tidak heran mendengar bahwa Boediono menolak tawaran SBY untuk duduk

dalam KIB-nya. Namun ketika SBY tidak tahan tekanan publik, beliau

mengumumkan akan melakukan reshuffle kabinet.

Saya mendengar bahwa Boediono sedang “digarap” habis-habisan untuk mau

menjadi Menko Perekonomian, dan terjadilah itu. Ini saya gambarkan

*betapa mutlak pengaruh kekuatan internasional dalam mengendalikan

kebijakan ekonomi Indonesia*. Lebih hebat lagi, Jakarta Post tanggal 25

Mei 2009 memberitakan bahwa ketika Boediono ditanya, faktor apa yang

mendorongnya mau menerima pencalonan dirinya sebagai Wakil Presiden

dijawab olehnya : *”because of a big stream that I can not resist”,*

yang berarti karena arus (kekuatan) besar yang tidak dapat ditahannya.

Saya merasa perlu menceriterakan ini karena hubungannya antara SMI dan

Boediono yang sama-sama anggota senior OTB dan sama-sama disodorkan

kepada SBY agar mereka dan Mari Pangestu memegang kekuasaan ekonomi di

Indonesia. Kenyataan-kenyataan ini jelas relevan dalam menjelaskan

mengapa pengangkatan SMI sebagai managing director WB yang sangat tidak

wajar dan menghina bangsa Indonesia itu berjalan demikian mulusnya.

Di tengah-tengah menjalankan tugas sebagai Menkeu yang dalam proses

pemeriksaan oleh KPK sebagai tindak lanjut dari hasil kerja Pansus DPR

tentang Bank Century, SMI mengumumkan pengunduran dirinya untuk menjabat

sebagai managing director di WB mulai tanggal 1 Juni 2010, seperti yang

kita ketahui bersama.

Saya mempunyai pengalaman yang menyangkut SMI dan Kejaksaan Tinggi DKI

Jakarta. Ceriteranya sebagai berikut : hib*ah dari Uni Eropa kepada

Indonesia menurut investigasi WB dikorup*. Karena pelaksananya Bappenas,

maka saya “diperiksa” oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Yang

dipermasalahkan bukan KKG mengkorup, tetapi mengapa KKG membayar kembali

hibah yang dituntut oleh WB sebesar *USD 500 juta* sedangkan yang

dikorup hanyalah sekitar USD 30.000. Mengembalikan hibah seluruhnya

sebesar USD 500 juta dianggap merugikan keuangan negara. Tetapi ketika

salah paham, bahwa justru KKG yang berkelahi tidak mau membayar dan *SMI

yang sebagai Menteri Keuangan yang membayarnya*, SMI-nya tidak

diapa-apakan. KKG juga tidak diapa-apakan, tetapi sempat diperiksa.

Berkaitan dengan ini ada hal sejenis yang terpublikasikan secara luas.

Indonesia menerima hutang dari WB sebesar USD 4,7 juta untuk membangun

proyek infra struktur. *Menurut WB lagi sebagian dikorup*, dan karena

itu *minta supaya seluruh hutang yang USD 4,7 juta dikembalikan*. Tidak

jelas dikembalikan atau tidak. Rasanya dikembalikan dan tidak ada

konsekwensinya, walaupun dianggap merugikan dan mengacaukan perencanaan

keuangan negara. Saya kemukakan ini karena ada kecenderungan *segala

sesuatunya akan kebal hukum apabila WB ada di belakangnya*. Jelas ini

merupakan faktor yang bisa menjelaskan mengapa *pengangkatan SMI oleh WB

langsung saja mematikan urusannya dengan KPK tentang Century yang

sebelumnya demikian gegap gempitanya.

*

SMI, BERKELY MAFIA, KEKUATAN ASING DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA

*Kekuatan asing yang boleh dikatakan menentukan semua kebijakan ekonomi

dan keuangan Indonesia *diwakili oleh tiga lembaga keuangan

internasional, yaitu *Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF.

*

Ketika KKG sebagai Menko EKUIN pertama kali harus mengucapkan pidato di

depan CGI dalam pembukaan rapat tahunannya, kepada KKG disodorkan naskah

pidato oleh *staf yang jelas anggota OTB.* Isinya sama sekali tidak

disetujui oleh KKG, dan dia minta kepada staf yang bersangkutan supaya

diubah dengan arahan dari KKG. Dia menolak sambil mengatakan bahwa sudah

menjadi tradisi sejak dahulu kala bahwa *pidato pembukaan IGGI/CGI oleh

Ketua Delegasi RI haruslah dibuat oleh WB melalui staf Menko EKUIN*.

Akhirnya saya membuatnya sendiri yang isinya sesuai dengan hati nurani

dan keyakinan saya, yang ternyata *isinya mengejutkan pimpinan sidang,

Wakil Presiden WB Dr. Kasum.

*

Pidato yang saya ucapkan mengandung tiga inti. Yang pertama, *kalau

Indonesia tidak mampu membayar cicilan pokok utang beserta bunga yang

jatuh tempo, negara-negara IGGI/CGI ikut bersalah*, karena barang siapa

memberi utang harus mengevaluasi apakah yang diberi utang akan mampu

membayar cicilan utang pokoknya beserta bunganya tepat waktu. Kalau

ternyata tidak bisa, negara-negara pemberi utang harus ikut bertanggung

jawab dalam bentuk *hair cut*. Bukan hanya penundaan pembayaran cicilan

utang pokoknya saja, yang sifatnya *menggeser beban di kemudian hari,*

sedangkan *bunganya membengkak*. Kedua, KKG protes penggunaan istilah

“*negara donor*”, dan minta supaya istilah yang sudah dibakukan oleh WB

bersama-sama dengan para ekonom OTB itu diganti dengan istilah “*negara

kreditur*” atau “*negara pemberi utang*”. Ketiga, KKG juga protes

digunakannya istilah *”aid” atau bantuan*, dan minta diganti dengan

“*loan*” atau *kredit*. Kesemuanya tidak dihiraukan. Belakangan saya

mendengar dari *Dr. Satish Mishra* yang khusus diperbantukan pada

Indonesia oleh PBB selama krisis. Dia memberitahukan kepada saya bahwa

walaupun segala sesuatu yang saya katakan masuk akal, para ekonom OTB

sendiri bersama-sama dengan WB, Bamk Pembangunan Asia dan IMF

menyikapinya dengan *”let him talk”*. Biarlah dia bicara, tidak akan ada

dampaknya sama sekali.

SEJARAH PENGUASAAN EKONOMI INDONESIA OLEH KEKUATAN ASING DAN KELOMPOK

BERKELEY MAFIA

Mari sekarang kita telaah bagaimana beberapa akhli dan pengamat asing

melihat *peran kekuatan asing dan kelompok Berkeley Mafia dalam

perekonomian Indonesia sejak tahun 1967.*

Saya kutip apa yang ditulis oleh *John Pilger* dalam bukunya yang

berjudul *”The New Rulers of the World.”* Saya terjemahkan seakurat

mungkin ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut :

“Dalam bulan *November 1967*, menyusul *tertangkapnya ‘hadiah

terbesar’*, hasil tangkapannya dibagi. *The Time-Life Corporation*

mensponsori konperensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari

*merancang pengambil alihan Indonesia*. Para pesertanya meliputi para

kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti *David

Rockefeller*. Semua raksasa korporasi Barat diwakili :

perusahaan-perusahaan minyak dan bank, *General Motors, Imperial

Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American

Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US

Steel.* Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh

Rockefeller disebut “*ekonoom-ekonom Indonesia yang top”.*

“Di Jenewa, *Tim Sultan* terkenal dengan sebutan ‘*the Berkeley Mafia’*,

karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah

Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley.

Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang

diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang

dijual dari negara dan bangsanya, *Sultan menawarkan : …… buruh

murah yang melimpah….cadangan besar dari sumber daya alam ….. pasar

yang besar.”

*

Di halaman 39 ditulis : “*Pada hari kedua*, *ekonomi Indonesia telah

dibagi, sektor demi sektor*. ‘Ini dilakukan dengan cara yang

spektakuler’ kata *Jeffrey Winters*, guru besar pada *Northwestern

University, Chicago*, yang dengan mahasiwanya yang sedang bekerja untuk

gelar doktornya, *Brad Simpson* telah mempelajari dokumen-dokumen

konperensi. ‘Mereka membaginya ke dalam lima seksi : pertambangan di

satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar lain,

perbankan dan keuangan di kamar lain lagi; yang dilakukan oleh Chase

Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan

kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor

lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling

dari satu meja ke meja yang lain, mengatakan : *ini yang kami inginkan :

ini, ini dan ini*, dan *mereka pada dasarnya merancang infra struktur

hukum untuk berinvestasi di Indonesia*. Saya tidak pernah mendengar

situasi seperti itu sebelumnya, di mana *modal global duduk dengan para

wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan

merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya

sendiri.

*

*Freeport* mendapatkan bukit (mountain) dengan *tembaga* di *Papua Barat

(Henry Kissinger* duduk dalam board). Sebuah konsorsium Eropa mendapat

*nikel Papua Barat*. *Sang raksasa Alcoa* mendapat bagian terbesar dari

*bauksit* Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang

dan Perancis mendapat *hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua Barat dan

Kalimantan*. Sebuah *undang-undang tentang penanaman modal asing* yang

dengan buru-buru disodorkan kepada Soeharto *membuat perampokan ini

bebas pajak untuk lima tahun lamanya*. Nyata dan secara rahasia, kendali

dari ekonomi Indonesia pergi ke Inter Governmental Group on Indonesia

(IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah *Amerika Serikat, Canada,

Eropa, Australia* dan, yang terpenting, *Dana Moneter Internasional dan

Bank Dunia*.”

Demikian gambaran yang diberikan oleh *Brad Simpson, Jeffrey Winters

*dan* John Pilger* tentang suasana, kesepakatan-kesepakatan dan jalannya

sebuah konperensi yang merupakan titik awal sangat penting buat nasib

ekonomi bangsa Indonesia selanjutnya.

Kalau baru sebelum krisis global berlangsung kita mengenal istilah

“*korporatokrasi*”, paham dan ideologi ini sudah ditancapkan di

Indonesia sejak tahun 1967. Delegasi Indonesia adalah Pemerintah. Tetapi

counter part-nya captain of industries atau para *korporatokrat*.

PARA PERUSAK EKONOMI NEGARA-NEGARA MANGSA

Benarkah *sinyalemen John Pilger, Joseph Stiglitz* dan masih banyak

ekonom AS kenamaan lainnya bahwa *hutanglah* yang dijadikan instrumen

untuk mencengkeram Indonesia ?

Dalam rangka ini, saya kutip buku yang menggemparkan. Buku ini ditulis

oleh *John Perkins* dengan judul : “*The Confessions of an Economic Hit

man*”, atau “Pengakuan oleh seorang Perusak Ekonomi”. Buku ini
tercantum

dalam New York Times bestseller list selama 7 minggu.

Saya kutip sambil menterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia sebagai

berikut.

Halaman 12 : “Saya hanya mengetahui bahwa penugasan pertama saya di

Indonesia, dan saya salah seorang dari sebuah tim yang terdiri dari 11

orang yang dikirim untuk menciptakan cetak biru rencana pembangunan

pembangkit listrik buat pulau Jawa.”

Halaman 13 : “Saya tahu bahwa saya harus menghasilkan model ekonometrik

untuk Indonesia dan Jawa”. “*Saya mengetahui bahwa statistik dapat

dimanipulasi untuk menghasilkan banyak kesimpulan, termasuk apa yang

dikehendaki oleh analis atas dasar statistik yang dibuatnya.”*

Halaman 15 : “Pertama-tama saya harus memberikan *pembenaran

(justification) untuk memberikan hutang yang sangat besar jumlahnya yang

akan disalurkan kembali ke MAIN* (perusahaan konsultan di mana John

Perkins bekerja) dan perusahan-perusahaan Amerika lainnya (seperti

*Bechtel, Halliburton, Stone & Webster, dan Brown & Root*) melalui

*penjualan proyek-proyek raksasa dalam bidang rekayasa dan konstruksi*.

Kedua, *saya harus membangkrutkan negara yang menerima pinjaman

tersebut* (tentunya setelah MAIN dan kontraktor Amerika lainnya telah

dibayar), *agar negara target itu untuk selamanya tercengkeram oleh

kreditornya*, sehingga negara penghutang (baca : Indonesia) menjadi

*target yang empuk* kalau kami membutuhkan favours, termasuk

*basis-basis militer, suara di PBB, atau akses pada minyak dan sumber

daya alam lainnya.”

*

Halaman 15-16 : “Aspek yang harus disembunyikan dari semua proyek

tersebut ialah *membuat laba sangat besar buat para kontraktor*, dan

*membuat bahagia beberapa gelintir keluarga dari negara-negara penerima

hutang *yang sudah kaya dan berpengaruh di negaranya masing-masing.

Dengan demikian *ketergantungan keuangan negara penerima hutang menjadi

permanen* sebagai instrumen untuk memperoleh kesetiaan dari

pemerintah-pemerintah penerima hutang. Maka *semakin besar jumlah hutang

semakin baik*. Kenyataan bahwa *beban hutang yang sangat besar

menyengsarakan bagian termiskin dari bangsanya dalam bidang kesehatan,

pendidikan dan jasa-jasa sosial lainnya selama berpuluh-puluh tahun*

tidak perlu masuk dalam pertimbangan.”

Halaman 15 : “Faktor yang paling menentukan adalah *Pendapatan Domestik

Bruto (PDB).* Proyek yang memberi kontribusi terbesar terhadap

pertumbuhan PDB harus dimenangkan. Walaupun hanya satu proyek yang harus

dimenangkan, saya harus menunjukkan bahwa membangun proyek yang

bersangkutan akan membawa manfaat yang unggul pada pertumbuhan PDB.”

Halaman 16 : “Claudia dan saya mendiskusikan karakteristik dari PDB yang

menyesatkan. Misalnya *pertumbuhan PDB bisa terjadi walaupun hanya

menguntungkan satu orang saja*, yaitu *yang memiliki perusahaan jasa

publik*, *dengan membebani hutang yang sangat berat buat rakyatnya*.

Yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin.

Statistik akan mencatatnya sebagai kemajuan ekonomi.”

Halaman 19 : “Sangat menguntungkan buat para penyusun strategi karena di

tahun-tahun enam puluhan terjadi revolusi lainnya, yaitu pemberdayaan

perusahaan-perusahaan internasional dan organisasi-organisasi

multinasional seperti Bank Dunia dan IMF.”

PENUTUP

Fokus tulisan ini adalah peran SMI dalam perpspektif sejarah dan

kaitannya dengan hubungan yang sangat erat dan subordinatif pada

kekuatan-kekuatan asing, mungkin kekuatan corporatocracy yang diwakili

oleh tiga lembaga keuangan internasional, yaitu Bank Dunia, Bank

Pembangunan Asia dan IMF.

Sejak Konperensi Jenewa bulan November 1967 yang digambarkan oleh John

Pilger, dalam tahun itu juga lahir UU no. 1 tahun 1967 tentang Penanaman

Modal Asing, yang disusul dengan UU No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman

Modal Dalam Negeri, dan serangkaian perundang-undangan dan peraturan

beserta kebijakan-kebijakan yang sangat jelas menjurus pada

*liberalsasi*. Dalam berbagai perundang-undangan dan peraturan tersebut,

*kedudukan asing semakin lama semakin bebas,* sehingga *akhirnya praktis

sama dengan kedudukan warga negara Indonesia*. Kalau kita perhatikan

bidang-bidang yang diminati dalam melakukan investasi besar di

Indonesia, perhatian mereka tertuju pada pertumbuhan PDB Indonesia yang

produknya untuk mereka, sedangkan bangsa Indonesia hanya memperoleh

pajak dan royalti yang sangat minimal.

Bidang-bidang ini adalah *pertambangan* dan *infra struktur* seperti

*listrik, telekomunikasi* dan *jalan tol* yang dari tarif tinggi yang

dikenakan pada rakyat Indonesia mendatangkan laba baginya.

Bidang lain adalah memberikan kredit yang sebesar-besarnya dengan tiga

sasaran : pertama, *memperoleh pendapatan bunga*, kedua, proyek yang

dikaitkan dengan hutang yang diberikan di mark up, dan dengan hutang

kebijakan Indonesia dikendalikan melalui anak bangsa sendiri, terutama

yang termasuk kelompok OTB untuk ekonomi dan kelompok *The Ohio Boys*

untuk bidang politik.

Keseluruhan ini sendiri merupakan ceritera yang menarik dan bermanfaat

sebagai bahan renungan introspeksi *betapa kita sejak tahun 1967 sudah

dijajah kembali dengan cara dan teknologi yang lebih dahsyat.

*

Para penjajah Belanda dahulu menanam berbagai pohon yang buahnya

bernilai tinggi. Kekejaman mereka terletak pada eksploitasi *manusia

Indonesia bagaikan budak*. Kebun-kebunnya sampai sekarang menjadi PTP

yang masih menguntungkan.

Sejak tahun 1967, pengerukan dan penyedotan kekayaan alam Indonesia oleh

kekuatan asing, terutama mineral yang sangat mahal harganya dan sangat

vital itu dilakukan secara besar-besaran dengan modal besar dan

teknologi tinggi. *Para pembantunya adalah bangsa sendiri yang berhasil

dijadikan kroni-kroninya*. Apakah pengangkatan SMI menjadi managing

director WB merupakan bagian dari skenario ini saya tidak tahu.

******************************

Stoppress: Ada baiknya anda membaca juga pidato ibu Sri Mulyani, klik saja:

http://koestoer.wordpress.com/2010/05/20/pidato-ibu-sri-mulyani/

******************************